Pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pantai utara atau Pantura Jawa menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati tidak menyentuh akar persoalan.
Susan menilai proyek tanggul laut raksasa ini hanya solusi palsu yang ditawarkan pemerintah.
“Tanggul laut tidak menyentuh akar persoalan konversi lahan yang dilakukan secara masif,” ujar Susan dikutip dari Tempo, Jumat, 13 Juni 2025.
Alih-alih mendorong pembangunan tanggul laut raksasa untuk mengatasi persoalan naiknya permukaan air laut atau banjir, Susan mengatakan, pemerintah seharusnya bisa mengatur tata ruang.
Tujuannya agar tidak ada lagi konversi lahan, seperti konversi hutan mangrove menjadi jalan tol. Ini terjadi pada proyek Tol Semarang-Demak.
Selain itu, pemerintah harus mengevaluasi lagi masuknya industri di Pantura, terutama di wilayah Jawa Tengah.
Menurut dia, harus ada kebijakan pemerintah untuk menyetop pembukaan lahan di kawasan tersebut, terutama di Jawa Tengah.
“Harus dipertimbangkan, tidak boleh lagi ada pembukaan lahan. Kota-kota ini tidak bisa menanggung dosa ekologis yang dilakukan investasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa harus segera dilaksanakan. Ia berujar, proyek ini sudah masuk perencanaan Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 1995 atau 30 tahun lalu.
“Tidak ada lagi penundaan, tidak perlu lagi banyak bicara. Kita akan kerjakan itu segera,” kata Prabowo saat berpidato dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Kamis, 12 Juni 2025.
Rencananya, tanggul laut raksasa ini akan dibangun dari wilayah Banten hingga Jawa Timur sepanjang 500 kilometer. Kepala negara mengatakan perlu anggaran US$ 80 miliar untuk proyek infrastruktur ini.
Prabowo menyatakan bakal membuka pintu bagi investor, termasuk investor asing. Namun, pemerintah tidak mau menunggu lebih lama. “Yang mau ikut, silakan, tapi kita tidak tunggu. Kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” ujarnya.
