Harian Masyarakat | Pemerintah memastikan tidak ada kewajiban bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina. Skema pembelian hanya berlaku sementara saat terjadi kekosongan stok, dan tetap dijalankan melalui mekanisme business to business (B2B).
Pemerintah Hanya Fasilitator
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memaksa swasta membeli BBM dari Pertamina. Peran pemerintah sebatas memfasilitasi ketika stok BBM swasta menipis.
“Kalau mereka tidak sepakat, kita tidak bisa memaksa. Semua kembali pada mekanisme B2B,” kata Yuliot di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Fasilitasi ini muncul karena beberapa SPBU non-Pertamina seperti Vivo, Shell, dan BP-AKR sempat mengalami kekosongan pasokan. Kondisi ini dipicu lonjakan konsumsi BBM non-subsidi sebesar 1,4 juta kiloliter setelah penerapan QR Code pembelian BBM subsidi.
Kuota Impor Diperluas Mulai Tahun Depan
Mulai 2026, SPBU swasta diberi keleluasaan kembali untuk mengimpor BBM sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Tahun ini, pemerintah bahkan menambah kuota impor untuk swasta sebesar 10 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Namun karena konsumsi melonjak, kuota tersebut habis sebelum akhir tahun.
“Untuk tahun depan, sesuai dengan alokasi yang diberikan kepada badan usaha, mereka bisa melakukan impor kembali sendiri. Jadi tidak seterusnya melalui Pertamina,” ujar Yuliot.
Pertamina Tawarkan Pasokan, Vivo Jadi yang Pertama Ambil
Pertamina Patra Niaga sempat menawarkan 100.000 barel kargo impor. Dari jumlah itu, Vivo menyerap 40.000 barel untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menyebut kerja sama dengan Vivo menunjukkan semangat kolaborasi menjaga pasokan energi. “Kebijakan ini bukan sekadar soal impor BBM, melainkan tentang bagaimana semua pihak bekerja sama memastikan energi tersedia,” ujarnya.
Sementara itu, Shell Indonesia melalui President Director & Managing Director Mobility, Ingrid Siburian menyatakan masih berkoordinasi dengan pemerintah dan kantor pusat global terkait pengadaan impor. Prosesnya tetap mengacu pada standar keselamatan dan mutu internasional.
Kuota Pertamina Masih Tersisa, Swasta Nyaris Habis
Data Kementerian ESDM menunjukkan, hingga akhir tahun Pertamina masih memiliki kuota impor 7,52 juta kiloliter atau 34 persen dari total. Sebaliknya, SPBU swasta hampir kehabisan kuota impor dan diperkirakan membutuhkan tambahan 571.748 kiloliter hingga Desember 2025. Karena itu, pemerintah meminta swasta memanfaatkan kuota impor milik Pertamina.
Kritik Terhadap Pertamina: Kilang Tak Kunjung Dibangun
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya pembangunan kilang Pertamina. Menurutnya, sejak 2018 Pertamina berjanji membangun tujuh kilang baru, tetapi tidak ada satu pun yang terealisasi.
“Jadi kilang itu bukan kita tidak bisa bikin. Pertamina saja yang malas-malasan,” kata Purbaya dalam rapat dengan DPR.
Ia menambahkan, pernah ada investor dari China yang siap membangun kilang dengan skema build-operate-transfer. Setelah 30 tahun, aset bisa dimiliki Pertamina tanpa biaya. Namun tawaran itu ditolak dengan alasan kapasitas dianggap berlebih.
Kondisi ini membuat Indonesia terus bergantung pada impor BBM dan menanggung beban subsidi energi yang semakin besar setiap tahun.
Evaluasi Menyeluruh Pasokan Energi
Kementerian ESDM menegaskan pengalaman kekosongan stok BBM di SPBU swasta menjadi pelajaran penting. Pemerintah berkomitmen memperkuat mekanisme pasokan dan mengevaluasi kebijakan distribusi agar kasus serupa tidak berulang.
“Kita akan evaluasi lagi kebijakan distribusi BBM agar bisa lebih tepat sasaran,” kata Yuliot.
Dengan kebijakan baru, pemerintah berharap ketersediaan energi nasional lebih terjamin. SPBU swasta juga diharapkan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pasokan tanpa terlalu bergantung pada fasilitasi Pertamina.
