Harian Masyarakat – Gelombang protes besar-besaran yang melanda ibu kota Madagaskar, Antananarivo, pada Sabtu (11/10/2025) memasuki babak baru dan mengejutkan. Ribuan demonstran mendapat dukungan langsung dari sekelompok tentara yang membelot dan menolak perintah atasan untuk menembaki warga sipil.
Aksi ini mempertegas retaknya kesetiaan di tubuh militer. Para prajurit yang berasal dari markas militer di Distrik Soanierana menyatakan secara terbuka bahwa mereka tak lagi bersedia menjadi alat represi terhadap rakyat sendiri.
Dalam video yang viral di media sosial, para tentara berseragam menyampaikan pesan keras kepada aparat lainnya agar menolak menjadi alat kekuasaan.
“Mari kita bersatu — militer, gendarmerie, dan polisi — dan tolak dibayar untuk menembak teman, saudara, dan saudari kita,” ujar salah satu prajurit dalam video tersebut.
Mereka bahkan memerintahkan pasukan di bandara untuk menutup akses penerbangan dan mendesak tentara di barak-barak lain agar tidak mematuhi perintah atasan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“Jangan patuhi perintah. Arahkan senjata kepada siapa pun yang menyuruhmu menembak sesama prajurit, karena mereka tak akan peduli jika kamu mati,” lanjut pernyataan dalam video.
Setelah menyampaikan sikap tersebut, para tentara langsung menuju pusat aksi di Danau Anosy, tempat ribuan demonstran—mayoritas anak muda dari generasi Gen Z—sudah berkumpul. Mereka disambut dengan sorakan, tepuk tangan, dan pekikan “Terima kasih!”
Beberapa tentara bahkan terlihat mengibarkan bendera Madagaskar sebagai simbol keberpihakan mereka kepada rakyat.
Akar Protes dan Krisis Politik
Gelombang protes ini pertama kali meletus pada 25 September 2025, dipelopori oleh generasi muda Madagaskar. Awalnya, mereka menuntut solusi atas krisis listrik dan air yang berkepanjangan. Namun, dalam waktu singkat, tuntutan berkembang menjadi desakan perubahan politik menyeluruh dan pengunduran diri Presiden Andry Rajoelina.
Hingga kini belum diketahui secara pasti jumlah tentara yang membelot. Namun, pembelotan sebagian pasukan ini menjadi simbol kuat bahwa dukungan terhadap pemerintah mulai goyah, bahkan di kalangan militer sendiri.
Peristiwa ini mengingatkan publik pada tahun 2009, saat markas militer Soanierana memimpin pemberontakan rakyat yang berujung pada penggulingan Presiden Marc Ravalomanana. Kala itu, Andry Rajoelina naik ke tampuk kekuasaan melalui jalur yang sama—dengan dukungan militer.
Kini, sejarah tampaknya kembali berulang. Rajoelina, yang memenangkan pemilu pada 2018 dan 2023 dalam kondisi kontroversial karena boikot oposisi, kembali menghadapi tekanan besar dari rakyat.
Pemerintah Siaga dan Balasan Kekerasan
Menteri Urusan Angkatan Bersenjata yang baru dilantik, Jenderal Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo, merespons pembelotan ini dengan ajakan berdialog.
“Kami menyerukan kepada saudara-saudara kami yang tidak sependapat untuk mengutamakan dialog,” ujarnya dalam konferensi pers.
Namun di sisi lain, pemerintah terus memperkuat struktur kekuasaan militer. Pada 6 Oktober lalu, Rajoelina mengangkat seorang perwira militer sebagai perdana menteri dan menunjuk tokoh-tokoh militer sebagai menteri dalam negeri dan keamanan publik.
Rajoelina menyatakan bahwa negara “tidak lagi membutuhkan kekacauan.”
Kekerasan dan Kecaman Internasional
Sebelumnya, aksi-aksi protes di ibu kota berlangsung keras. Pada Kamis (9/10), pasukan keamanan menggunakan gas air mata, peluru karet, dan kendaraan lapis baja untuk membubarkan massa. Insiden tersebut menyebabkan banyak korban luka.
Sebuah video yang beredar menunjukkan seorang demonstran dikejar dan dipukuli aparat hingga tak sadarkan diri. Kejadian ini disaksikan langsung oleh jurnalis AFP.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh pemerintah Madagaskar. PBB mendesak agar hak rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat dihormati.
“Hentikan penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan hormati hak berkumpul serta kebebasan berekspresi,” tegas pernyataan PBB.
Menurut data PBB, sedikitnya 22 orang tewas dalam beberapa hari pertama protes. Namun Presiden Rajoelina mengklaim hanya 12 orang tewas dan menyebut mereka sebagai “perusuh dan penjarah.”
Sejarah Panjang Krisis Madagaskar
Madagaskar dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia, dan sejak merdeka tahun 1960, negara ini tidak pernah lepas dari gejolak politik. Demonstrasi rakyat berkali-kali menjadi jalan perubahan kekuasaan.
Kini, rakyat Madagaskar—dipimpin oleh generasi muda yang melek informasi dan gigih menuntut perubahan—kembali mengguncang fondasi pemerintahan.
Dengan dukungan sebagian tentara, tekanan terhadap rezim Rajoelina dipastikan akan semakin menguat. Banyak pihak kini menunggu apakah aksi ini akan berujung pada perubahan besar, atau justru membuka babak kekerasan baru dalam sejarah kelam negeri ini.
