Harian Masyarakat – Bahlil Lahadalia menjadi nama yang paling banyak disebut dalam hasil survei IndoStrategi tentang Kinerja Satu Tahun Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, bukan karena prestasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu justru menduduki peringkat paling bawah, dengan skor 2,74, terendah di antara 47 kementerian yang dinilai.
Hasil survei ini menjadi tamparan keras bagi wajah kabinet baru yang baru setahun berjalan.
Survei IndoStrategi dilakukan terhadap 424 responden di 34 provinsi. Para peserta berasal dari kalangan akademisi, pegawai pemerintah, pengusaha, guru, hingga mahasiswa pascasarjana.
Fokus penilaian ada pada 47 kementerian, dengan menimbang kinerja, transparansi, dan dampak kebijakan terhadap publik.
Hasilnya mengungkap kesenjangan mencolok antara kementerian yang berorientasi teknokratik dan yang sarat kepentingan politik. Yang pertama dinilai bekerja lebih efektif, sementara yang kedua justru tersendat oleh tarik-menarik kepentingan.
Bahlil Lahadalia dan Skor Terendah
Sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia sebenarnya membawa beberapa catatan positif.
Program hilirisasi mineral dan pengetatan izin tambang ilegal sempat diapresiasi publik. Namun, sisi negatif jauh lebih mendominasi.
Menurut Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, rendahnya skor Bahlil dipicu oleh berbagai faktor, termasuk isu lingkungan, ketergantungan tinggi pada batu bara, dan komunikasi publik yang retoris tanpa aksi nyata.
Ali menyebut, “Kinerja Bahlil Lahadalia dinilai banyak janji, minim eksekusi.”
Gelombang Kritik dan Kontroversi
Nama Bahlil Lahadalia tak hanya disorot karena kinerja. Sejumlah kontroversi menambah beban citranya di mata publik.
Pada Februari 2025, kebijakan penghapusan pengecer gas LPG 3 kilogram memicu antrean panjang dan protes keras masyarakat kecil.
Kebijakan yang dianggap tidak matang itu menimbulkan keresahan luas dan memperburuk persepsi terhadap kementeriannya.
Tak berhenti di situ, polemik gelar doktor Bahlil di Universitas Indonesia ikut menyeret namanya. Disertasinya dibatalkan, dan kampus menjatuhkan sanksi kepada pembimbingnya.
Isu integritas pun mencuat, membuat publik kembali bertanya-tanya: apakah pejabat tinggi negeri ini masih bisa dipercaya?
Kontroversi lain muncul dalam konflik Pulau Rempang, di mana Bahlil dituding membiarkan kepentingan asing memengaruhi kebijakan. Beberapa kalangan menilai kebijakannya tidak berbasis kajian akademik yang kuat.
Menteri dengan Skor Rendah Lainnya
Selain Kementerian ESDM, beberapa kementerian juga mencatat skor rendah:
- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81)
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2,81)
- Kementerian HAM (2,79)
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (2,77)
Angka-angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar kementerian masih tertatih-tatih dalam menjalankan fungsi utamanya.
Ali Noer Zaman menegaskan, “Pemerintahan ini masih dalam tahap konsolidasi. Tapi tanpa reformasi struktural dan koordinasi antarkementerian, performa tak akan banyak berubah.”
Mendikdasmen Abdul Mu’ti di Puncak
Di sisi lain, kabar baik datang dari Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ia meraih skor tertinggi dengan 3,35 poin berkat penerapan sistem PPDB/SPMB baru yang lebih tertib dan minim gejolak.
Kepemimpinannya dinilai teknokratik, tenang, dan memahami kebutuhan pendidikan dasar dengan baik.
“Meski masih ada kekurangan, seperti kesejahteraan guru yang belum merata, Abdul Mu’ti berhasil menjaga stabilitas kebijakan pendidikan,” ujar Ali.
Kementerian lain yang masuk peringkat tinggi antara lain Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), serta Kementerian Pertanian (3,21).
Desakan Evaluasi Kabinet
Hasil survei IndoStrategi kini menjadi sinyal keras bagi Presiden Prabowo. Publik mulai mendesak agar dilakukan evaluasi mendalam terhadap menteri-menteri dengan skor rendah, termasuk Bahlil Lahadalia.
Beberapa pihak bahkan menyebut, reshuffle kabinet tak bisa dihindari jika pemerintah ingin menjaga kepercayaan publik.
Setahun sudah pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan. Namun, di tengah semangat pembangunan dan reformasi, satu kenyataan tak bisa diabaikan:
Kepercayaan publik adalah bahan bakar utama pemerintahan. Dan tanpa itu, mesin kekuasaan, sekuat apa pun, akan kehilangan tenaganya.
