Harian Masyarakat | Donald Trump memicu ketegangan baru antara Amerika Serikat dan Nigeria. Dalam pernyataan di platform Truth Social, mantan Presiden AS itu mengaku telah memerintahkan Pentagon untuk menyiapkan rencana serangan militer. Ia menuduh pemerintah Presiden Bola Ahmed Tinubu gagal menghentikan pembunuhan terhadap umat Kristen.
“Jika pemerintah Nigeria terus membiarkan pembunuhan terhadap orang Kristen, AS akan segera menghentikan seluruh bantuan dan bisa saja masuk ke negara yang kini tercemar itu, ‘guns-a-blazing’, untuk melenyapkan para teroris Islam yang melakukan kekejaman ini,” tulis Trump. Ia menegaskan, jika serangan dilakukan, akan berlangsung “cepat, kejam, dan manis, seperti cara para teroris menyerang umat Kristen kita yang dicintai.”
Trump juga mengatakan telah meminta “Departemen Perang” mempersiapkan tindakan militer. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth melalui X membenarkan hal itu, menyebut pihaknya “bersiap untuk bertindak.”
Tuduhan Pelanggaran Kebebasan Beragama
Trump menyatakan Nigeria sebagai “negara yang menjadi perhatian khusus” (Country of Particular Concern) karena diduga melakukan pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama. Penetapan ini menempatkan negara tersebut sejajar dengan negara-negara seperti Tiongkok, Myanmar, Korea Utara, Rusia, dan Pakistan.
Ia menuduh “ribuan umat Kristen dibunuh oleh Islam radikal” dan menyebut situasi itu sebagai “ancaman eksistensial bagi Kekristenan di Nigeria.” Namun, Trump tidak memberikan bukti detail atas klaim tersebut. Dukungan terhadap langkah Trump datang dari sejumlah politisi Partai Republik seperti Senator Ted Cruz dan anggota Kongres Tom Cole, yang selama ini mendesak agar Nigeria dijatuhi sanksi.
Menurut Trump, Kongres AS harus menyelidiki dugaan pembantaian terhadap umat Kristen. “Kami siap menyelamatkan populasi Kristen besar di seluruh dunia,” tulisnya.
Reaksi Nigeria: “Tuduhan Itu Tidak Mencerminkan Realitas”
Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu membantah keras tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya di media sosial, Tinubu menyebut bahwa gambaran negaranya sebagai negara intoleran tidak sesuai dengan kenyataan.
“Kebebasan beragama dan toleransi adalah bagian inti dari identitas nasional kami dan akan selalu kami jaga,” kata Tinubu. “Nigeria menolak segala bentuk penganiayaan agama dan memiliki jaminan konstitusional untuk melindungi warga dari semua keyakinan.”
Kementerian Luar Negeri Nigeria juga menyatakan komitmennya untuk memerangi ekstremisme kekerasan tanpa memandang agama. “Pemerintah federal akan terus melindungi semua warga, tanpa memandang ras, keyakinan, atau agama,” ujar juru bicara kementerian, Kimiebi Ebienfa. Ia menambahkan bahwa seperti Amerika, mereka “tidak punya pilihan selain merayakan keberagaman sebagai kekuatan terbesar bangsa.”
Realitas Kompleks Kekerasan di Nigeria
Nigeria dengan populasi lebih dari 220 juta jiwa terbagi hampir seimbang antara penganut Islam dan Kristen. Negara ini telah lama dilanda kekerasan bersenjata, termasuk dari kelompok ekstremis Boko Haram dan ISIS-West Africa Province (ISWAP). Kelompok tersebut ingin menegakkan hukum Islam versi mereka dan juga menyerang Muslim yang dianggap “tidak cukup taat.”
Namun, para analis menilai kekerasan ini tidak bisa disederhanakan sebagai konflik agama semata. Motif serangan sering kali bercampur antara faktor ekonomi, konflik lahan, etnis, dan politik.
Menurut data Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), antara Januari 2020 hingga September 2024 terjadi 11.862 serangan terhadap warga sipil dengan 20.409 korban jiwa. Dari jumlah itu, hanya 385 insiden yang terverifikasi memiliki motif menyerang umat Kristen, menewaskan 317 orang. Dalam periode yang sama, 417 Muslim juga terbunuh dalam 196 serangan dengan latar belakang agama.
Ladd Serwat, analis senior Afrika di ACLED, menegaskan bahwa luasnya wilayah dan keragaman penduduk Nigeria membuat mustahil menyimpulkan semua kekerasan sebagai bermotif agama. “Kekerasan di Nigeria sangat kompleks dan tidak selalu didorong oleh kebencian antaragama,” ujarnya.
Analisis: Tuduhan “Genosida” Tidak Berdasar
Beberapa politisi dan media konservatif AS menggunakan istilah “genosida terhadap umat Kristen.” Namun, para pakar menilai tuduhan itu tidak memenuhi definisi hukum internasional.
Olajumoke Ayandele, peneliti di Center for Global Affairs Universitas New York, menilai narasi genosida justru berpotensi memperkeruh situasi. “Yang terjadi adalah pembunuhan massal terhadap berbagai kelompok, bukan pemusnahan satu agama,” katanya.
Chidi Odinkalu, profesor di Tufts University dan mantan ketua Komisi Hak Asasi Manusia Nigeria, mengatakan bahwa meskipun pemerintah Nigeria harus memperbaiki keamanannya, tidak ada bukti kuat adanya upaya sistematis memusnahkan kelompok tertentu. “Pemerintah perlu bertindak lebih tegas terhadap kekerasan, tapi bukan berarti ada genosida,” ujarnya.
Latar Hubungan AS-Nigeria
Penetapan Nigeria sebagai negara perhatian khusus bukan hal baru. Pada 2020, pemerintahan Trump pertama kali memasukkan negara tersebut ke dalam daftar tersebut karena “pelanggaran sistematis terhadap kebebasan beragama.” Namun, status itu dicabut pada 2023 di era pemerintahan Joe Biden, yang dianggap sebagai langkah diplomatik untuk memperbaiki hubungan kedua negara menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Antony Blinken.
Dengan pernyataan terbaru Trump, hubungan diplomatik AS-Nigeria kembali diuji. Negara Afrika tersebut merupakan produsen minyak terbesar di Afrika dan mitra strategis bagi Washington dalam menghadapi ancaman ekstremisme di kawasan Sahel. Meski demikian, AS kini memiliki kehadiran militer yang terbatas di Afrika Barat setelah menarik sekitar 1.000 pasukan dari Niger tahun lalu.
Reaksi Publik dan Dukungan Politik
Langkah Trump menuai beragam reaksi. Sejumlah anggota parlemen Partai Republik memuji keputusan itu, sementara analis kebijakan luar negeri menilainya sebagai langkah politis menjelang pemilu. Bahkan rapper Nicki Minaj ikut menanggapi lewat X, mengucapkan terima kasih kepada Trump dan “mendoakan umat Kristen yang dianiaya.”
Namun, pemerintah Nigeria melihat ancaman militer AS sebagai langkah berlebihan. Banyak pihak menilai bahwa narasi Trump tentang “pembunuhan massal Kristen” tidak sejalan dengan data dan bisa memperburuk citra Nigeria di mata dunia.
