Harian Masyarakat – Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia melonjak tajam pada 2025. BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 166.000 kasus, dengan 59% penderitanya berusia di bawah 20 tahun. Hingga Oktober 2025, 544 orang meninggal dunia akibat penyakit ini.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Ghufron Mukti, menyebut situasi ini mengkhawatirkan dan harus ditangani bersama. “Menurut data BPJS, ada lebih dari 166 ribu peserta yang terkena DBD. Ini angka yang besar, jadi semua pihak harus bergerak bersama untuk mengatasinya,” ujarnya di Jakarta (2/11/2025).
Ia menegaskan beban biaya yang ditanggung negara sangat tinggi. “Untuk rawat jalan, biayanya sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000 per orang. Sedangkan rawat inap rata-rata Rp4,5 juta. Kalikan saja dengan 166 ribu pasien,” kata Ghufron.
Dengan angka itu, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan lebih dari Rp700 miliar untuk perawatan pasien DBD hingga pertengahan 2025.
Ghufron menambahkan, semua pasien DBD dijamin penuh oleh BPJS tanpa batas biaya. “Tidak ada plafon untuk perawatan DBD atau penyakit lain. Tapi peserta harus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dulu sebelum ke rumah sakit,” jelasnya.
Ia juga membantah isu yang menyebut BPJS hanya menanggung rawat inap tiga hari. “Itu tidak benar. BPJS tidak pernah membatasi lama perawatan. Semua tergantung keputusan tim dokter,” tegasnya.
BMKG memperkirakan musim hujan 2025/2026 datang lebih awal dan mencapai puncak pada November–Februari, meningkatkan risiko penyebaran nyamuk Aedes aegypti.
Secara global, WHO mencatat lebih dari 7,6 juta kasus dengue dan 3.000 kematian hingga April 2024. Indonesia menyumbang sekitar 66% kematian akibat dengue di Asia, menjadikannya salah satu negara dengan kasus tertinggi.
Ketua Harian KOBAR Lawan Dengue, dr. Asik Surya, menyebut jumlah daerah endemis naik menjadi 471 kabupaten/kota.
Ghufron menegaskan pencegahan harus dimulai dari masyarakat. “Kita harus mulai mengubah perilaku. Bersihkan genangan air dan cegah perkembangbiakan nyamuk. Kami tentu senang kalau angka DBD bisa turun,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah bersama universitas dan lembaga riset juga tengah memperluas program nyamuk Wolbachia serta mendorong vaksinasi dengue. “Target kami, pada 2030 tidak ada lagi kematian akibat DBD. Tapi ini tidak mudah tanpa dukungan semua pihak,” ujar Ghufron.
Ia menutup dengan ajakan tegas, “DBD bukan hanya urusan pemerintah. Ini tanggung jawab seluruh masyarakat. Semua harus bergotong royong seperti saat kita melawan pandemi Covid-19.”
