Harian Masyarakat – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan sepuluh tokoh bangsa sebagai Pahlawan Nasional 2025. Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025), dan dibacakan oleh Sekretaris Militer Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.
“Penganugerahan ini menjadi bentuk penghormatan tertinggi negara kepada putra-putri terbaik bangsa atas jasa luar biasa mereka dalam memperjuangkan persatuan, keadilan, dan kemajuan Indonesia,” ujar Wahyu.
Berdasarkan Keppres No. 116/TK Tahun 2025, berikut sepuluh tokoh yang resmi mendapat gelar Pahlawan Nasional:
10 Tokoh Pahlawan Nasional 2025
- K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur
Dikenal sebagai tokoh bangsa yang memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme. Gus Dur berperan penting dalam transisi politik Indonesia menuju era reformasi serta memperkuat nilai-nilai Islam yang moderat dan terbuka. Ia juga mendirikan berbagai lembaga sosial dan pendidikan Islam yang menumbuhkan semangat toleransi di masyarakat. - Jenderal Besar TNI H. Muhammad Soeharto – Jawa Tengah
Menonjol dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional. Sebagai Wakil Komandan BKR Yogyakarta pada 1945, Soeharto memimpin pelucutan senjata pasukan Jepang. Di masa berikutnya, ia menjadi salah satu figur militer dan politik paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern dengan fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. - Marsinah – Jawa Timur
Simbol perjuangan buruh dan keberanian rakyat kecil. Marsinah dikenal sebagai aktivis yang memperjuangkan hak pekerja dan keadilan sosial. Ia menjadi ikon perjuangan kemanusiaan setelah gugur saat memperjuangkan upah layak dan kondisi kerja yang adil bagi kaum buruh di Sidoarjo. - Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja – Jawa Barat
Tokoh penting di bidang hukum dan politik luar negeri. Ia menggagas konsep negara kepulauan (archipelagic state) yang menjadi dasar hukum internasional bagi Indonesia. Pemikirannya memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global dan diakui dunia lewat Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). - Hajjah Rahmah El Yunusiyyah – Sumatera Barat
Pelopor pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Melalui Diniyyah Puteri Padang Panjang, Rahmah El Yunusiyyah membuka akses pendidikan modern bagi perempuan Muslim. Ia juga aktif dalam pergerakan kemerdekaan dengan memadukan pendidikan, dakwah, dan perjuangan sosial. - Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah
Tokoh militer dengan rekam jejak panjang sejak masa revolusi. Ia memimpin pasukan RPKAD dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional di masa pergolakan politik. Sebagai prajurit dan pendidik, Sarwo Edhie dikenal disiplin dan berkomitmen pada keteguhan moral prajurit. - Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat
Raja Bima yang dikenal sebagai pejuang pendidikan dan diplomasi. Ia mendirikan berbagai sekolah umum, agama, dan kejuruan sejak awal 1920-an, membuka akses pendidikan bagi rakyatnya. Sultan Salahuddin juga aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi lokal dan nasional. - Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur
Ulama besar Bangkalan yang menjadi guru bagi banyak tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Syaikhona Kholil berperan penting dalam pendidikan Islam tradisional dan penguatan moral bangsa. Pemikirannya menekankan keseimbangan antara ilmu agama, budaya, dan kebangsaan. - Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara
Dikenal sebagai pemimpin perjuangan bersenjata melawan penjajah Belanda. Ia memimpin pasukan rakyat di Simalungun dan mencatat kemenangan penting di Dolok Merawan dan Dolok Sagala. Keberaniannya membuatnya dijuluki “Napoleon dari Batak” karena strategi militernya yang jitu. - Sultan Zainal Abidin Syah – Maluku Utara
Sultan Tidore ke-37 yang berperan besar dalam diplomasi dan perjuangan kemerdekaan. Ia aktif menjalin komunikasi dengan tokoh nasional di masa transisi kolonialisme dan memimpin perjuangan politik rakyat Maluku Utara hingga akhir hayatnya pada 1967.
Penetapan sepuluh tokoh ini menjadi penanda bahwa negara tengah mencoba membangun narasi baru tentang kepahlawanan. Tidak lagi terbatas pada medan perang, tetapi juga perjuangan di bidang sosial, hukum, pendidikan, dan kemanusiaan.
Bagi sebagian pihak, keputusan ini memang penuh kontroversi. Namun bagi pemerintah, penghargaan ini adalah bagian dari perjalanan bangsa memahami sejarahnya sendiri—dengan segala luka dan kebanggaannya.
Bagi pemerintah, keputusan ini diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan narasi sejarah bangsa. Namun bagi sebagian masyarakat, langkah tersebut justru membuka kembali luka lama dan perdebatan tentang siapa yang pantas disebut pahlawan.
