Harian Masyarakat | Komisi Percepatan Reformasi Polri dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 7 November 2025. Lembaga ini diberi mandat besar untuk mengkaji ulang tata kelola Polri dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Pertanyaannya sekarang muncul dari publik. Apa yang sudah dikerjakan komisi ini sejak hari pertama bekerja?
Profil Komisi dan Mandat Besarnya
Komisi terdiri atas 10 tokoh nasional. Kursi ketua dipegang Jimly Asshiddiqie. Anggotanya mencakup Mahfud MD, para mantan Kapolri seperti Idham Azis, Badrodin Haiti, Tito Karnavian, serta Kapolri aktif Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Beberapa menteri juga duduk di dalamnya seperti Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, dan Otto Hasibuan. Ahmad Dofiri bertugas sebagai penasihat presiden.
Mandat komisi tegas. Presiden meminta mereka mengidentifikasi kekurangan Polri dan merumuskan tindakan reformasi. Arahan Presiden jelas. “Tugas Saudara adalah mempelajari dan memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, untuk mengambil tindakan reformasi yang diperlukan,” kata Prabowo usai pelantikan. Presiden juga meminta komisi bekerja terbuka, melibatkan publik, dan tidak ragu mengungkap kelemahan institusi.
Ekspektasi Publik yang Tinggi
Berbagai organisasi masyarakat sipil memberi tekanan agar komisi tidak terjebak pada kasus individual. Komisi diminta menyentuh akar persoalan seperti budaya koruptif, akuntabilitas, kelebihan kewenangan, hingga lemahnya pengawasan.
YLBHI menyoroti persoalan mendasar seperti praktik militeristik, penyiksaan, penggunaan kekuatan berlebihan, korupsi, dan impunitas. Setara Institute menekankan pentingnya penguatan langkah pencegahan agar potensi intoleransi bisa ditangani sejak dini. Jaringan Gusdurian mengingatkan perlunya sensitivitas khusus dalam isu kebebasan beragama.
Muktiono dari Sepaham meminta reformasi struktural. “Mulai dari aturan hukum sampai struktur kelembagaannya harus direformasi,” ujarnya.
Publik juga berharap komisi menyiapkan rekomendasi besar yang berpotensi mengubah undang-undang. Komisi diminta tidak membuang waktu pada kasus yang sudah bisa ditangani Propam.
Langkah Awal Komisi: Mendengar Sebanyak Mungkin
Setelah pelantikan, komisi memulai kerja dengan agenda padat. Langkah pertama adalah membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi publik. Dalam satu bulan pertama lebih dari 100 kelompok mengirimkan surat permohonan audiensi. Arus masukan itu datang dari organisasi HAM, kelompok agama, aktivis, akademisi, hingga purnawirawan.
Berikut rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan komisi:
Rapat Perdana
Senin 10 November 2025, komisi menggelar rapat pertama di Mabes Polri untuk menyusun langkah kerja awal.
Audiensi Kelompok Tokoh Nasional
Kamis 13 November 2025, komisi menerima Gerakan Nurani Bangsa yang meminta Polri dijauhkan dari intervensi politik dan bisnis.
Masukan Masyarakat Sipil
Selasa 18 November 2025, komisi berdiskusi dengan HRWG, Imparsial, Elsam, dan Centra Initiative.
Pertemuan dengan Purnawirawan dan Aktivis
Rabu 19 November 2025, komisi mendengar analisis dari kelompok purnawirawan TNI dan aktivis sipil.
Audiensi Kelompok Keagamaan dan Akademik
Selasa 25 November 2025, komisi menerima Setara Institute, Jaringan Gusdurian, FKUB, CRCS UGM, serta jaringan LBH.
Selain tatap muka, komisi membuka kanal pengaduan melalui WhatsApp dan email. Saluran ini digunakan masyarakat, termasuk polisi aktif, untuk mengirim laporan dan dokumen.
Jenis Masukan yang Diterima
Kategori masukan yang masuk terbagi dua.
Masukan Kebijakan Jangka Panjang
Masukan ini menyangkut reformasi kelembagaan yang memerlukan revisi undang-undang. Banyak kelompok menyentuh isu kurikulum pendidikan polisi, demiliterisasi metode pembelajaran, pembenahan struktur kewenangan, dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.Jimly menegaskan bahwa isu pendidikan sudah masuk pembahasan awal. “Ya misalnya ada usul demiliterisasi kurikulum pendidikan dan lain-lain,” katanya.
Aduan Operasional
Meski bukan tugas utama, komisi tetap menampung laporan pelanggaran yang dinilai masuk akal. Mahfud MD mengakui banyak laporan datang dari korban maupun polisi aktif. “Bukti-bukti otentik itu ada semua,” ujar Mahfud. Namun komisi tidak menyelesaikan kasus individual. Masukan itu dipakai untuk membaca pola masalah dan menyiapkan rekomendasi sistemik.
Apa yang Sudah Dihasilkan Sejauh Ini?
Jimly menjelaskan bahwa bulan pertama dipakai sepenuhnya untuk menghimpun aspirasi. Sekretariat sedang mengelompokkan semua masukan. Tahap ini menjadi fondasi bagi kerja bulan kedua dan ketiga.
Beberapa hal penting yang sudah tampak:
1. Pemetaan Aspirasi Publik
Komisi mencatat tema besar reformasi yang banyak diangkat kelompok masyarakat. Hal ini menjadi dasar pemilihan prioritas kebijakan pada bulan kedua.
2. Identifikasi Masalah Sistemik
Masukan dari YLBHI, Setara, Gusdurian, LBH, dan berbagai lembaga menjadi bahan diagnosis awal. Pola persoalan yang berulang adalah kewenangan berlebih, minimnya pengawasan, dan lemahnya mekanisme pencegahan pelanggaran.
Mahfud menggambarkan pentingnya diagnosis menyeluruh. Menurutnya, Polri perlu membuka diri. “Polri harus seperti orang sakit mau didiagnosa,” katanya.
3. Komunikasi Konstruktif dengan Kapolri
Jimly menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersikap responsif terhadap masukan komisi. Ia menyebut perubahan orientasi besar dalam tubuh Polri. Kapolri menyampaikan tema baru Polri yaitu melayani. Arah ini menjadi dasar reformasi yang lebih humanis.
4. Agenda Reformasi Pendidikan Polisi
Isu kurikulum mulai masuk pembahasan. Usulan demiliterisasi pendidikan menjadi salah satu perhatian.
5. Landasan Penyusunan Draft Reformasi
Komisi menyiapkan format kebijakan pada bulan kedua dan merumuskan draft pada bulan ketiga. Target penyelesaian konsep awal adalah akhir Januari 2026.
Apa yang Belum Dikerjakan?
Komisi belum merilis rekomendasi resmi. Belum ada keputusan final terkait perubahan regulasi atau struktur Polri. Belum ada laporan tahap awal yang disampaikan kepada Presiden, meski Presiden mengharapkan laporan setelah tiga bulan pertama.
Fase inti reformasi baru dimulai awal 2026 ketika konsep kebijakan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
Analisis: Apakah Kerja Komisi Sudah Menjawab Mandat?
Berdasarkan perkembangan November 2025, komisi masih berada di tahap pengumpulan informasi. Ini sesuai desain kerja mereka. Namun publik mulai mempertanyakan progres nyata. Sebagian kelompok menilai komisi perlu mulai mempersempit isu, menegaskan prioritas, dan menyiapkan kerangka perubahan undang-undang.
Jika dilihat dari mandat Presiden, komisi harus menyentuh persoalan mendasar. Sampai akhir November, komisi memang baru merangkum masalah. Langkah reformasi struktural, kultural, dan regulatif masih menunggu analisis lanjutan.
Komisi Percepatan Reformasi Polri telah membuka pintu selebar mungkin bagi publik. Seratus lebih kelompok sudah memberikan masukan. Berbagai masalah sistemik sudah terpetakan. Isu kurikulum, pencegahan intoleransi, hingga reformasi struktural masuk ke meja komisi.
Namun publik kini bertanya. Setelah satu bulan bekerja, apa langkah konkret berikutnya? Semua mata menunggu hasil bulan kedua dan ketiga. Januari 2026 menjadi ujian pertama. Apakah komisi benar-benar menghasilkan arah kebijakan yang mampu memperbaiki institusi?
Jawabannya akan ditentukan oleh keberanian komisi dalam menyentuh akar persoalan dan ketegasan negara dalam menindaklanjuti rekomendasi mereka.
