Harian Masyarakat – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kondisi Muara Angke yang masih membeli air bersih dengan harga tidak masuk akal. Ia menyebut warga di kawasan pesisir ini justru membayar jauh lebih mahal dibanding daerah lain, padahal mereka yang paling membutuhkan layanan air layak.
“Yang di Angke tadi, daerah yang mohon maaf yang sebenarnya lebih membutuhkan air bersih tetapi mereka harus membayar. Dan menurut saya yang seperti ini tidak fair,” ujarnya.
Data di lapangan menunjukkan warga membeli air melalui pedagang gerobakan dengan harga sekitar Rp 5.000 hingga Rp 6.000 per pikul. Jika dihitung per meter kubik, biayanya setara Rp 250.000. Tarif resmi PAM Jaya hanya sekitar Rp 1.050 sampai Rp 1.400 per meter kubik untuk kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah provinsi menganggap kesenjangan ini terlalu besar dan membebani masyarakat
Pramono meminta PAM Jaya mempercepat pembangunan jaringan air perpipaan di Muara Angke. Hingga kini, baru 709 rumah tersambung jaringan air dan hanya 200 dari 1.700 rumah di RW 22 yang mendaftar sambungan. Keterlambatan instalasi terjadi karena permukiman padat membuat proses galian dan perizinan memakan waktu lebih lama.
Pemerintah menargetkan perubahan signifikan mulai Januari 2026. PAM Jaya akan membangun sambungan air bersih hingga Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke yang selama ini menggunakan air asin untuk mencuci peralatan. Langkah ini diharapkan menekan biaya operasional pedagang yang setiap bulan menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan rupiah hanya untuk air bersih.
Pramono menegaskan komitmennya menyelesaikan persoalan air bersih di Jakarta. Ia ingin cakupan layanan air perpipaan mencapai lebih dari 85 persen pada 2026 dan tuntas 100 persen pada 2029. Ia menilai peningkatan layanan sudah terjadi, tetapi belum cukup, terutama bagi warga Muara Angke yang masih menunggu akses air yang layak tanpa harga mencekik.
