Harian Masyarakat | Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan dirinya tidak pernah menerbitkan izin penebangan hutan sejak dilantik pada 2024. Ia menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta pada 4 Desember 2025.
“Saya sudah katakan ini, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru, ya,” ujarnya di Gedung DPR.
Ia menjelaskan bahwa seluruh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang ia tanda tangani hanya berkaitan dengan jasa lingkungan dan Restorasi Ekosistem. Tidak ada izin penebangan baru, baik untuk hutan alam maupun hutan tanaman.
Tidak Ada Pelepasan Kawasan Hutan di Wilayah Banjir Sumatera
Isu bahwa Kementerian Kehutanan menerbitkan izin yang memicu banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dibantah langsung oleh Raja Juli Antoni. Ia memastikan tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan di tiga provinsi terdampak bencana.
“Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan. Termasuk di tiga provinsi terdampak, satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan,” tegasnya.
Ia menyebut hanya ada satu izin pelepasan kawasan di luar proyek strategis nasional, yaitu untuk pembangunan kampus IAIN Bima di Nusa Tenggara Barat.
Arahan Langsung dari Presiden: Jaga Hutan dan Berani
Raja Juli Antoni menekankan bahwa kebijakan kehutanan yang ia jalankan berlandaskan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo memberi dua pesan utama saat menunjuknya sebagai Menteri Kehutanan: jaga hutan dan berani bertindak.
“Sejak awal menjabat, pesan Presiden hanya satu, jaga hutan dan berani,” kata Raja Juli.
Ia mengaku menjaga arahan tersebut dengan ketat ketika menilai kinerja perusahaan serta penerbitan PBPH. Kehati-hatian itu membuat Kementerian Kehutanan tidak membuka izin baru untuk aktivitas penebangan.
Langkah Tegas: 18 Izin Dicabut, 20 Lagi Menyusul
Raja Juli Antoni menyebut pencabutan izin dilakukan sebagai bagian dari penertiban besar di sektor kehutanan. Pada Februari 2025, Kementerian telah mencabut 18 PBPH dengan total luas 526.144 hektare karena dianggap bermasalah.
Dalam rapat kerja dengan DPR, ia mengumumkan rencana pencabutan berikutnya.
“Kami Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar,” ujarnya.
Perusahaan yang terancam dicabut izinnya tersebar di berbagai provinsi, termasuk lokasi-lokasi yang saat ini terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Namun ia belum menyebut nama-nama perusahaan karena menunggu arahan Presiden.
Identifikasi 12 Perusahaan Terindikasi Penyebab Banjir
Direktorat Penegakan Hukum Kehutanan telah melakukan inventarisasi terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi pada kerusakan hutan di Sumatera. Ada 12 subjek hukum yang terindikasi melakukan pelanggaran di Sumatera Utara, khususnya kawasan Batang Toru.
“Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah. InshaAllah akan kami tindak tegas,” kata Raja Juli Antoni.
Kementerian juga bekerja sama dengan Polri dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk menelusuri gelondongan kayu yang terseret banjir. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum akan berjalan.
Penegakan Hukum dan Pemulihan Kawasan Hutan
Selain pencabutan izin, Raja Juli Antoni menjelaskan berbagai langkah penertiban yang telah berjalan selama satu tahun.
Beberapa di antaranya adalah:
- pembentukan Satgas PKH pada Januari 2025
- penyitaan 3,5 juta hektare kebun sawit ilegal di kawasan hutan
- penertiban pertambangan ilegal
- percepatan pemulihan 12 juta hektare lahan kritis
- pembukaan kembali kerja sama nasional dan internasional yang sebelumnya terhambat
Ia juga menyebut adanya hibah lahan pribadi Presiden Prabowo di Aceh untuk konservasi Gajah Sumatera.
Respons Atas Kritik Publik di Media Sosial
Raja Juli Antoni menerima banyak kritik dari warganet terkait kerusakan hutan yang dianggap penyebab banjir. Ia menegaskan tetap terbuka terhadap masukan.
“Saya dididik sebagai aktivis dan akademisi, saya tidak antikritik, tidak anti dievaluasi,” ujar Raja Juli.
Di akun Instagram @rajaantoni, ia sempat mengunggah dokumentasi kunjungannya ke lokasi banjir di Sumatera Barat. Ia meminta publik memprioritaskan pertolongan kepada korban sambil tetap membuka ruang diskusi soal kebijakan kehutanan.
View this post on Instagram
