0,00017% Keracunan MBG: Cara Menipu Menggunakan Data

Harian Masyarakat | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas pemerintah sebagai terobosan besar untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Namun, muncul gelombang kritik setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung kasus keracunan dalam program ini.

Dalam pidatonya, Prabowo mengakui ada kekurangan. Ia menegaskan jumlah kasus keracunan hanya 0,00017 persen dari total makanan yang dibagikan. Angka ini terdengar kecil. Tetapi ketika dihitung dari 30 juta penerima manfaat, itu setara dengan sekitar 51 kasus. Jika menggunakan basis 1 miliar porsi makanan yang dibagikan, hasilnya menjadi 1.700 kasus.

Masalahnya, data resmi menunjukkan jumlah korban jauh lebih tinggi:

• Badan Gizi Nasional (BGN): 4.711 anak keracunan (Januari–22 September 2025).
• JPPI: 8.649 kasus hingga 27 September 2025.
• Media: setidaknya 6.452 kasus terlapor.
• CISDI: 7.368 kasus.

Selisih antara angka pemerintah dan realitas lapangan sangat besar.

Trik Statistik untuk Menyamarkan Fakta

Pernyataan Presiden dianggap menggunakan trik statistik. Hal ini mirip dengan konsep dalam buku klasik How to Lie with Statistics karya Darrell Huff. Ada tiga trik yang menonjol:

1. False precision. Angka 0,00017 persen terdengar presisi. Padahal akurasi datanya diragukan karena metode perhitungannya tidak jelas.
2. Persentase versus angka absolut. Persentase membuat kasus terlihat kecil. Padahal ribuan anak keracunan adalah fakta serius.
3. Permainan denominator. Tidak jelas apakah basis hitungan pemerintah adalah jumlah penerima, jumlah porsi, atau jumlah distribusi paket.

Dengan narasi ini, masalah sistemik jadi tersamarkan. Padahal dalam isu keamanan pangan, satu anak keracunan saja sudah darurat.

Anak Bukan Angka

Ahli gizi dr. Tan Shot Yen mengkritik keras. Menurutnya, nyawa anak tidak bisa direduksi menjadi statistik.

“Kita harus bisa membedakan keracunan yang menyangkut nyawa manusia dibandingkan error di pabrik sepatu. Kalau di pabrik sepatu eror 1 persen tidak masalah. Tetapi kalau menyangkut nyawa manusia, itu fatal,” ujarnya.

Pandangan ini didukung oleh Diah Saminarsih dari CISDI. Ia menegaskan, “Satu kasus keracunan saja sudah terlalu banyak. Setiap angka merepresentasikan nyawa.”

Pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menambahkan, meskipun data terlihat kecil, dampaknya bisa besar. “Meskipun data disebut kecil, itu dapat menimbulkan ketakutan publik. Itu akan menular pada persepsi masyarakat,” ujarnya.

Faktor Penyebab Keracunan

Berdasarkan temuan BGN, penyebab keracunan MBG antara lain:

• SDM dapur kurang berpengalaman.
• SOP tidak dipatuhi, misalnya keterlambatan distribusi.
• Proses memasak tidak standar.
• Kualitas bahan baku buruk.
• Kontaminasi mikroba.

Walau ahli gizi ditempatkan di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perannya belum optimal.

Dampak di Lapangan

Kasus keracunan membuat orang tua trauma. Beberapa melarang anaknya menerima makanan MBG karena takut. Di Jawa Tengah, sudah ada penolakan. Di Bandung Barat, ada korban yang kambuh.

Seorang orang tua menulis, “Sekolah anak saya ikut MBG. Sampai sekarang aman, tapi tiap lihat berita keracunan saya ikut waswas juga.”

Situasi ini membuat legitimasi pemerintah terancam. Program yang semula populer bisa kehilangan dukungan publik jika dianggap membahayakan.

Program Besar, Eksekusi Rapuh

Skala MBG memang besar. Presiden menyebut sudah ada 30 juta penerima manfaat dalam 11 bulan. Ia bahkan membandingkan dengan Brasil yang butuh 11 tahun untuk menjangkau 47 juta penerima.

Namun, banyak pakar menilai MBG dijalankan dengan pola trial and error. Anak-anak seolah dijadikan subjek eksperimen. Padahal dalam kebijakan publik, masyarakat berhak atas layanan aman, bukan sekadar “cukup aman berdasarkan statistik.”

Etika Kebijakan Publik

Dalam isu pangan, prinsip zero tolerance harus berlaku. Banyak negara seperti Jepang dan Brasil menerapkan standar ketat:

• Audit rutin vendor.
• Standar HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
• Pelatihan higienitas juru masak.
• Sistem traceability batch makanan.
• Investigasi cepat dan terbuka setiap kasus.

Di Brasil, setiap kasus keracunan ditangani dengan investigasi terbuka. Dapur bermasalah ditutup, masyarakat diberi informasi, dan sistem diperbaiki. Transparansi inilah yang menjaga kepercayaan publik.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Untuk menyelamatkan MBG agar tidak kehilangan legitimasi, ada beberapa langkah mendesak:

1. Audit menyeluruh rantai pasok. Pastikan bahan baku, proses dapur, dan distribusi sesuai standar keamanan pangan.
2. Transparansi penuh. Data kasus dan kualitas penyedia harus dibuka ke publik.
3. Investigasi independen. Setiap kasus keracunan harus ditangani terbuka dengan melibatkan akademisi dan masyarakat sipil.
4. Penguatan SDM dapur. Rekrut koki profesional, latih juru masak, dan libatkan sekolah serta orang tua.
5. Penegakan hukum. Jika ada kelalaian vendor atau SPPG, harus ada konsekuensi hukum, bukan hanya teguran.

Risiko Jika Dibiarkan

Jika pemerintah terus meremehkan kasus ini, ada tiga risiko besar:

• Trauma publik. Orang tua semakin enggan anaknya ikut MBG.
• Gugatan massal. Masyarakat bisa menuntut jika korban terus berjatuhan.
• Turunnya legitimasi politik. Program unggulan Prabowo–Gibran bisa jadi bumerang.

Program MBG adalah ide penting untuk melawan gizi buruk. Tetapi, ribuan kasus keracunan membuktikan ada masalah serius di eksekusi.

Dalam kesehatan publik, satu anak keracunan saja sudah cukup untuk evaluasi besar-besaran. Ribuan kasus adalah alarm keras.

Kita tidak butuh angka statistik yang menutupi persoalan. Kita butuh sistem pangan sekolah yang aman, transparan, dan melibatkan masyarakat.

Karena pada akhirnya, anak bukan angka. Mereka adalah manusia nyata yang sakit, muntah, diare, bahkan trauma. Statistik 0,00017 persen tidak bisa menghapus kenyataan itu.