Harian Masyarakat – Kementerian Haji (Kemenhaj) dan Umrah Republik Indonesia memasuki fase penting pembentukan fondasi organisasinya. Lebih dari 400 pejabat dilantik untuk mengisi posisi strategis di seluruh provinsi, kota, dan kabupaten.
Prosesi pelantikan berlangsung hybrid dari Masjid Al Ikhlas, Kementerian Haji dan Umrah RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Ratusan pejabat mengikuti pelantikan daring dan luring dalam waktu yang sama. Jabatan yang diisi mencakup Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kabupaten dan Kota, hingga pejabat administrasi teknis yang langsung menangani layanan masyarakat.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memimpin prosesi tersebut. Ia mewakili Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, yang sedang bertugas di daerah lain. Dahnil menegaskan total pejabat yang dilantik mencapai lebih dari 400 orang.
“Hari ini yang dilantik ada lebih dari 400 pejabat. Terutama pejabat vertikal, hanya satu pejabat di pusat,” ujar Dahnil, Jumat (28/11/2025).
Struktur Organisasi Sampai ke Kecamatan
Dahnil menekankan bahwa pelantikan ini memastikan struktur Kemenhaj terbentuk sampai level terbawah. Bukan hanya provinsi dan kabupaten atau kota. Strukturnya kini menembus kecamatan.
“Struktur Kemenhaj sampai ke bawah, ke Kabupaten/Kota hingga nanti Kecamatan, sudah lengkap,” jelasnya.
Ia menyebut 34 Kepala Kantor Wilayah telah resmi menjabat. Seluruh provinsi kini memiliki rantai komando yang jelas. Ini memudahkan koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan layanan haji dan umrah.
Untuk lokasi operasional, sebagian besar Kakanwil akan berkantor di Asrama Haji tiap provinsi. Hanya Riau dan Bali yang belum memiliki fasilitas, tetapi keduanya sudah disiapkan tempat sementara melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Pada tingkat kabupaten dan kota, mayoritas pejabat akan berkantor di PLHUT atau Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu.
Identitas Baru Kemenhaj
Dahnil berulang kali menegaskan karakter yang harus melekat pada pejabat Kemenhaj:
- Integritas
- Transparansi
- Akuntabilitas
- Antikorupsi
- Antimanipulasi
- Anti rente
“Wajah utama Kemenhaj harus wajah antikorupsi, wajah antirente, wajah nonmanipulatif,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa penyelenggaraan haji selalu berada dalam sorotan publik. Setiap kesalahan akan menjadi catatan nasional. Jawaban satu-satunya adalah kinerja terbaik, bukan janji atau retorika.
Dahnil membenarkan adanya screening terhadap para pejabat, meskipun tidak seketat pada level pusat. Alasannya bukan kompromi, tetapi tuntutan waktu.
“Kalau kemudian misalnya screening-nya tidak sempurna, ya maklum. Makanya kami akan benahi lagi setelah nanti musim haji kedua,” ujarnya.
Pelantikan lebih dari 400 pejabat ini menandai penyempurnaan struktur Kemenhaj dari pusat hingga kecamatan. Kini tidak ada lagi ruang abu-abu dalam komando dan koordinasi. Semua mata menunggu bukti.
Kemenhaj memasuki babak yang tidak mengenal kompromi. Targetnya satu. Menjadi lembaga yang mampu memastikan pelayanan haji dan umrah berjalan aman, nyaman, jujur, dan profesional. Pejabat sudah ada, struktur sudah lengkap. Sekarang tinggal pembuktiannya.
