Harian Masyarakat | Pemerintah Indonesia dipastikan akan mendapatkan tambahan 12 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut negosiasi sudah final. Tambahan saham ini akan membuat kepemilikan Indonesia naik dari 51 persen menjadi 63 persen.
“Negosiasi tambahan Freeport sudah saya nyatakan final. Sudah penambahan 12 persen,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.
Tambahan saham ini diberikan oleh Freeport-McMoRan tanpa biaya alias free of charge. Kesepakatan ini merupakan hasil negosiasi panjang antara pemerintah dan pihak Freeport di Amerika Serikat.
Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, mengonfirmasi hal yang sama. “Free of charge ya, jadi tidak ada biaya sama sekali. Implementasinya akan terus difinalisasi nanti dalam draft,” ujarnya di acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta International Convention Center, Rabu 8 Oktober 2025.
Rosan menyebut kesepakatan ini merupakan hasil dari negosiasi enam bulan terakhir dan sudah mencapai tahap finalisasi. “Kesepakatannya sudah boleh dibilang finalisasi,” kata Rosan.
Kesepakatan di Balik Divestasi
Tambahan saham ini menjadi bagian dari pembicaraan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport. Saat ini, izin tambang berlaku hingga 2041. Pemerintah berencana memperpanjang izin tersebut 20 tahun lagi sampai 2061.
Menurut Bahlil, penawaran perpanjangan izin diberikan karena tambang bawah tanah Freeport di Mimika, Papua Tengah, baru akan mencapai puncak produksi pada 2035. “Kalau tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi Freeport ini pada 2035. Setelah itu akan menurun dan berdampak ke pendapatan negara dan ekonomi daerah,” ujarnya.
Rencana ini juga disetujui oleh Presiden Joko Widodo yang telah memberikan arahan agar pemerintah menambah kepemilikan saham di atas 10 persen sekaligus memperpanjang izin tambang.
Proses Finalisasi dan Perbedaan Pernyataan
Meskipun pemerintah menyebut negosiasi sudah final, pihak Freeport masih berhati-hati. Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menyebut pembahasan divestasi 12 persen saham masih berlangsung dan belum final.
“Pembicaraan yang pernah terjadi sebelumnya memang akan ada kenaikan saham. Jumlah persisnya nanti karena ini belum final,” kata Tony di Jakarta, Rabu 8 Oktober 2025.
Tony juga menegaskan, kesepakatan baru bisa disebut final bila sudah ditandatangani resmi. “Kalau kami memang masih diskusi terus, kalau dikatakan sudah final kan kalau sudah disepakati, baru mungkin itu dikatakan final,” ujarnya.
Tony menyampaikan hal itu di tengah suasana duka pasca longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Papua Tengah, pada 8 September 2025. Dalam insiden itu, tujuh pekerja ditemukan meninggal dunia.
Dampak Insiden Grasberg dan Produksi Turun 35 Persen
Produksi Freeport diperkirakan turun signifikan pada kuartal IV 2025 akibat terjangan lumpur di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave. Produksi tembaga dan emas akan pulih perlahan selama 2026.
Dalam skenario terbaru, produksi tahun depan diperkirakan turun sekitar 35 persen dari target awal. Produksi tembaga hanya sekitar 771 juta pon dan emas sekitar 450 ribu kilogram.
Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim menilai perpanjangan izin operasi Freeport nanti perlu menambahkan klausul keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. “Aspek keselamatan dan lingkungan harus jadi prioritas, bukan hanya kepemilikan saham,” ujarnya.
Siapa Pengendali Sebenarnya?
Meski Indonesia akan memegang 63 persen saham, pengendalian penuh atas operasional Freeport belum tentu otomatis berpindah ke tangan pemerintah.
Direktur Eksekutif Pushep, Bisman Bakhtiar, menjelaskan bahwa status pengendali perusahaan tidak semata ditentukan oleh jumlah saham. “Bisa jadi walaupun mayoritas, MIND ID belum bisa jadi pengendali karena aspek teknis dan keahlian masih membutuhkan peran Freeport-McMoRan,” katanya.
Bisman juga menyoroti adanya kemungkinan klausul dalam perjanjian yang tetap memberikan ruang bagi investor asing untuk mempertahankan hak kontrol manajerial.
Pandangan senada disampaikan Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan. Ia menyebut bahwa pengendalian perusahaan tergantung pada isi perjanjian pemegang saham yang disahkan notaris.
“Walaupun MIND ID punya saham 63 persen, belum tentu jadi pemegang saham pengendali. Kecuali, ada perjanjian bahwa dengan jumlah saham lebih dari 60 persen, MIND ID otomatis menjadi pengendali,” ujar Herry.
Herry juga menegaskan bahwa status pengendali tidak memberi hak istimewa dalam pembagian keuntungan. “Yang diterima tetap sesuai jumlah saham yang dimiliki,” katanya.
Saham Papua dan Masa Depan Freeport
Sebagian saham hasil divestasi disebut akan dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. Langkah ini bertujuan agar masyarakat di sekitar tambang ikut merasakan manfaat langsung dari operasi Freeport.
Bahlil menegaskan, divestasi ini bukan sekadar soal angka kepemilikan, tapi juga soal kedaulatan ekonomi nasional. Ia berharap Freeport bisa beroperasi dengan standar tambang kelas dunia yang menjamin keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan.
“Dengan tambahan saham ini, Indonesia tidak hanya punya porsi lebih besar, tapi juga kendali lebih kuat terhadap sumber daya strategisnya,” kata Bahlil.
Babak Baru Freeport di Tangan Indonesia
Finalisasi perjanjian divestasi ditargetkan rampung pada Oktober 2025. Jika tuntas, kepemilikan Indonesia di Freeport Indonesia akan menjadi 63 persen, sedangkan Freeport-McMoRan akan turun menjadi 37 persen.
Namun, pertanyaan besar masih menggantung: apakah kepemilikan mayoritas ini akan benar-benar memberi Indonesia kendali atas tambang emas dan tembaga terbesar di dunia itu?
Yang jelas, tambahan saham ini menandai babak baru hubungan pemerintah Indonesia dengan Freeport setelah puluhan tahun dominasi asing di sektor tambang Papua.
Kini, tantangannya bukan lagi sekadar memiliki, tapi mengelola dan memastikan hasil bumi Papua benar-benar untuk kemakmuran rakyatnya.
