Harian Masyarakat – Ribuan penerima bantuan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diduga menggunakan dana bantuan untuk berjudi online. Temuan ini berasal dari hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan adanya transaksi mencurigakan pada rekening sekitar 7.100 penerima bansos.
Data tersebut kemudian diteruskan Kementerian Sosial kepada pemerintah daerah. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Endang Patmintarsih, membenarkan adanya laporan itu. “Datanya sekitar tujuh ribu seratus orang kemarin itu. Tapi belum bisa kami pastikan semuanya. Harus dicek satu per satu dulu,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Endang menjelaskan, dana bansos yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok justru mengalir ke aktivitas perjudian digital. Dinsos DIY kini tengah menelaah data bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan kebenarannya. Dari total 221.962 penerima bantuan di DIY, proses verifikasi difokuskan untuk memastikan apakah 7.100 orang tersebut masih aktif menerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak menyalahgunakan bantuan pemerintah. Ia menyebut praktik judi online dan pinjaman online sebagai ancaman serius bagi ekonomi rakyat kecil dan hambatan bagi program sosial pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah daerah kini mempercepat verifikasi agar penyaluran bansos tetap berpihak pada warga yang benar-benar membutuhkan. Jika terbukti melakukan judi online, penerima akan dicoret dari daftar penerima dan kemungkinan tidak lagi mendapat bantuan pada periode berikutnya.
Langkah ini tidak hanya menjadi bentuk penegakan disiplin dalam penggunaan dana publik, tetapi juga sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir penyimpangan dalam program sosial. Pemerintah berharap, efek jera ini bisa mendorong penerima bantuan untuk lebih bertanggung jawab dan menggunakan dana sesuai tujuannya.
