Harian Masyarakat – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan temuan yang memicu perhatian besar. Hasil sinkronisasi data melalui DTSEN menunjukkan masih banyak penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang tidak layak. Bahkan ada orang dengan penghasilan Rp 100 juta per bulan yang masih dibayarkan iurannya oleh pemerintah.
Total peserta PBI mencapai 96,8 juta orang atau 34 persen penduduk. Dari jumlah ini, 10,84 juta orang berasal dari desil 6 sampai desil 10. Kelompok tersebut tidak masuk kategori penerima bantuan. Budi merinci jumlah penerima yang tidak tepat sasaran. Desil 6 sebanyak 5,98 juta orang. Desil 7 sebanyak 2,72 juta orang. Desil 8 sebanyak 1,04 juta orang. Desil 9 sebanyak 560 ribu orang. Desil 10 sebanyak 540 ribu orang.
Kelompok desil 10 menjadi sorotan utama. Ini kelompok 10 persen orang terkaya di Indonesia. Sebanyak 540 ribu orang dalam kelompok ini masih menerima bantuan negara.
Budi mengatakan data ini membantu pemerintah menata ulang penerima PBI. Ia ingin bantuan hanya diterima kelompok rentan. Ia ingin anggaran tidak bocor ke kelompok mampu.
Ia juga memaparkan kondisi keuangan BPJS. Beban jaminan kesehatan nasional terus menekan. Beban klaim sering lebih tinggi dari pendapatan iuran. BPJS hanya mencatatkan surplus ketika iuran dinaikkan. Ini terlihat pada periode 2019 sampai 2022. Namun beban kembali meningkat pada 2023.
Ia menegaskan perlunya kebijakan yang memastikan keberlanjutan BPJS. Ia mengatakan iuran BPJS masih sangat terjangkau dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya data akurat. Ketidaktepatan sasaran membuat anggaran kesehatan tidak efisien. Ia mendorong percepatan pembaruan data agar bantuan tepat sasaran dan sistem BPJS tetap stabil.
