Harian Masyarakat – Pemerintah menilai desain subsidi lewat BUMN masih menyisakan kebocoran. Kelompok kaya hingga super kaya masih menerima yang bukan haknya. Danantara diminta memperbaiki sistem itu bersama Kemenkeu.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa lembaganya bekerja bersama Kemenkeu untuk menyempurnakan penyaluran subsidi dan kompensasi. Tujuannya agar lebih adil dan tepat sasaran. Ia menyebut Danantara tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi juga mengubah cara negara menentukan kompensasi untuk perusahaan BUMN.
Rosan memberi contoh sektor pupuk. Mekanisme lama menggunakan formula cost plus yang membuat perusahaan tetap mendapat kompensasi meski tidak efisien. Danantara mengubah pendekatan itu menjadi berbasis harga pasar. Perubahan ini mendorong efisiensi dan menurunkan beban negara tanpa memotong hak masyarakat yang berhak.
Rosan menegaskan hubungan kerja dengan Kemenkeu berjalan baik. Ia menyebut pembayaran kompensasi dan subsidi kepada BUMN kini lebih tertata. Ia juga menjelaskan bahwa perbaikan skema membantu BUMN menjalankan tugas pelayanan publik yang menjadi kewajibannya.
Purbaya memastikan pemerintah akan merancang ulang strategi subsidi dalam dua tahun ke depan. Danantara berada di garis depan untuk memperbaiki struktur skema. Lembaga ini ikut menentukan bagaimana dana dialihkan dari kelompok kaya ke kelompok miskin dalam desil 1 sampai 4.
Dengan pendekatan baru ini, pemerintah berharap lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Danantara menjadi unsur krusial dalam memastikan perubahan itu berjalan.
