Harian Masyarakat – Direktorat Jenderal Pajak membuka babak baru pengawasan terhadap para wajib pajak berpenghasilan tinggi. DJP mulai memanggil high wealth individual untuk menjalani konsultasi dan klarifikasi. Tujuannya memastikan laporan SPT mereka sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Langkah ini muncul setelah DJP menemukan banyak ketidaksesuaian antara laporan HWI dengan data pembanding yang kini dimiliki sistem pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa kualitas data yang dimiliki otoritas sudah berubah total.
Ia mengungkapkan, “Kebetulan hari ini juga saya melakukan pemanggilan untuk konsultasi gitu kepada high wealth individuals. Kami punya data-data yang selama ini mungkin tidak pernah terkomunikasikan dengan baik.”
Menurut Bimo, DJP kini memegang sumber data yang jauh lebih lengkap. Data tersebut mencakup beneficial owner, kepemilikan aset, serta aktivitas transaksi keuangan. Namun masih ada wajib pajak berpenghasilan tinggi yang mengira DJP tidak dapat mengakses informasi tersebut. Akibatnya, sebagian data tidak mereka laporkan dalam SPT.
“Jadi ada banyak sekali sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak. Terkadang wajib pajak mungkin merasa kita nggak mempunyai akses terhadap data tersebut sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan.”
Perubahan lanskap data ini membuat DJP lebih mudah memetakan profil ekonomi wajib pajak kaya. Ketika data pembanding menunjukkan angka lebih besar daripada laporan resmi, DJP memanggil yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi.
Ia menyebut fenomena ini sebagai paradoks. Di satu sisi, HWI memiliki kapasitas ekonomi besar. Di sisi lain, laporan pajaknya tidak selalu mencerminkan hal tersebut. Ketidaksesuaian itu menghasilkan celah penerimaan negara dan memperlebar ketimpangan.
“Nah kami bisa melihat di situ betapa sebenarnya ada sebuah paradoks. Paradoks dimana seharusnya kebijakan fiskal itu bisa menjadi penyeimbang, bisa menjadi balancer. Supaya ketimpangan sosial, ketimpangan penghasilan itu bisa terminimalisasi.”
Pemanggilan ini menjadi langkah awal DJP dalam menguatkan kepatuhan kelompok wajib pajak yang berpengaruh besar terhadap penerimaan negara. Data yang lebih lengkap memberi peluang untuk memperbaiki keadilan pajak dan menutup celah pelaporan yang selama ini terjadi di segmen HWI.
