Darurat Sampah: Danantara Serbu Proyek Sampah Jadi Energi, Siapkah Pemerintah Daerah Kirim 1.000 Ton/Hari?

Harian Masyarakat | Badan Pengelola Investasi Danantara memulai tender besar untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai bagian solusi darurat sampah nasional.

Proyek ini melibatkan perusahaan global, kewajiban mitra lokal, pendanaan lewat Patriot Bond senilai Rp50 triliun, dan target operasional pada kota-kota dengan pasokan limbah minimal 1.000 ton per hari. Di balik peluang investasi dan potensi energi terbarukan terdapat risiko teknis, logistik, sosial, dan keekonomian yang harus dimitigasi.

Krisis sampah: angka dan urgensi

Data resmi menunjukkan timbulan sampah nasional terus besar: pada 2023 tercatat 34,9 juta ton. Di perkotaan proporsi limbah yang dikelola relatif kecil; sekitar 40 persen yang dikelola, sisanya berpotensi berakhir di TPA, dibakar, atau dibuang sembarangan. Di Jakarta, misalnya, timbulan sampah disebut telah melampaui 3.000 ton per hari. Di TPST Bantargebang, Bekasi, tercatat penumpukan masif sampai puluhan juta ton di area lebih dari 100 hektar: bukti bahwa persoalan ini menimbulkan risiko lingkungan dan kesehatan yang nyata.

Skema tender Danantara: siapa, kapan, dan dimana

Danantara sudah menyelesaikan daftar penyedia terseleksi (DPT) tahap pertama yang berisi perusahaan global berpengalaman di sektor waste-to-energy (WTE). Dari lebih 200 perusahaan yang mendaftar, 60 mengajukan proposal resmi dan 24 lolos ke tahap berikut. Proses tender dibagi beberapa putaran: putaran awal menargetkan beberapa kota besar, termasuk kombinasi kota seperti Jakarta, Bogor, Denpasar, Bogor-Bekasi-Denpasar-Yogyakarta (empat kota yang diumumkan untuk tahap tertentu), dengan target perluasan menjadi tujuh kota di tahap pertama nasional pada triwulan I-2026.

Danantara menetapkan syarat wajib: setiap peserta DPT harus menggandeng mitra lokal (BUMN, BUMD, atau swasta daerah). Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) yang menjadi lokasi proyek wajib menyiapkan lahan minimal serta menjamin ketersediaan pasokan sampah dan infrastruktur pengangkutan.

Target teknis dan ekonomi proyek

Program ini memprioritaskan kota dengan produksi sampah di atas 1.000 ton per hari karena dianggap memenuhi ambang keekonomian. PLN masuk sebagai calon off-taker; dalam perencanaan, kapasitas WTE nasional tercatat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 10 tahun sebesar 452 MW, dengan ketentuan tarif tetap “20 sen per kWh tanpa negosiasi” untuk mempercepat masuknya investasi.

Dari sisi pembiayaan, Danantara menyediakan mekanisme investasi dan peluang kepemilikan: Patriot Bond senilai Rp50 triliun telah diterbitkan dan tercatat di KSEI, terdiri dua seri tenor lima dan tujuh tahun dengan tingkat bunga tetap 2 persen per tahun. Danantara juga membuka peluang kepemilikan saham bagi pemenang tender dengan porsi minimal 30 persen per proyek (dapat disesuaikan).

Persyaratan teknologi dan aspek lingkungan

Danantara mensyaratkan transfer teknologi ramah lingkungan berstandar global. Pemenang tender diharapkan menghadirkan teknologi dengan emisi minimum dan biaya investasi terjaga. Sejumlah negara berhasil mengoperasikan PLTSa berbasis insinerator secara masif; namun karakter sampah di Indonesia (sekitar 70% organik) menuntut pemilihan teknologi yang sesuai.

Ahli bioproses dari UGM, Wiratni, mengingatkan bahwa keberhasilan PLTSa bergantung pada pra-pemilahan limbah. Ia menegaskan pentingnya limbah kering untuk efisiensi termal dan umur peralatan: “Jika sampah masih bercampur antara organik dan anorganik, proses akan merugi dan investasi berisiko sia-sia. PLTSa memang bisa dilengkapi dengan alat pengering, tetapi hal itu meningkatkan biaya operasional sekaligus menimbulkan bau yang mengganggu.” Wiratni juga menilai penjualan listrik ke PLN tidak cukup menjamin keekonomian proyek; tipping fee yang realistis perlu dihitung.

Risiko operasional dan fiskal daerah

Beberapa risiko utama yang diidentifikasi pakar dan pejabat:

• Ketersediaan pasokan sampah yang konsisten. Banyak daerah mengklaim mampu memasok 1.000 ton/hari, tetapi armada dan sistem pengangkutan sampah seringkali tidak memadai. Biaya pengangkutan di Jakarta saat ini diperkirakan Rp60.000-Rp100.000 per ton; skala yang jauh lebih besar memerlukan kapasitas logistik yang signifikan.
• Kesiapan lahan dan dukungan sosial. Pemda wajib menyiapkan lahan (mis. minimal lima hektar pada beberapa syarat) dan melakukan kajian sosial untuk mencegah konflik lahan atau penolakan publik.
• Keterbatasan fiskal daerah. Pemda memiliki ruang fiskal terbatas untuk menambah armada atau subsidi layanan pengelolaan sampah, sehingga kontrak WTE berisiko macet pada tahap operasional bila komitmen pasokan tidak realistis.
• Risiko sosial dan ekonomi lokal. Sektor informal yang selama ini memperoleh pendapatan dari sampah bisa mengalami gangguan; mitigasi sosial dan komunikasi publik diperlukan.

Peran regulasi: Perpres 109/2025

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai payung hukum percepatan proyek pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Mekanisme yang dipaparkan memungkinkan Pemda mengajukan proyek dengan surat resmi disertai lokasi dan jaminan pasokan sampah; setelah verifikasi, proyek diserahkan ke Danantara untuk proses bisnis lebih lanjut. Pemerintah pusat menegaskan peran fasilitator dan aturan payung, sementara pelaksanaan bisnis akan berjalan oleh pihak yang ditunjuk.

Peluang investasi dan pembiayaan

Pengembangan WTE nasional diperkirakan membuka peluang investasi besar. Menurut perhitungan yang dikemukakan, target 452 MW WTE membuka peluang investasi hingga sekitar 2,7 miliar dollar AS. Perbankan dan lembaga keuangan menekankan kebutuhan konsistensi regulasi, kepastian pasokan, dan taksonomi hijau agar proyek dapat masuk pembiayaan hijau. Standard Chartered dan pelaku perbankan lain akan mengkaji risiko keuangan, cost of financing, serta potensi monetisasi karbon.

Mitigasi risiko: teknis, finansial, sosial

Dari rangkaian kajian dan pernyataan pelaku, beberapa langkah mitigasi yang muncul:

• Pra-pemilahan sampah di level masyarakat untuk meningkatkan kualitas bahan bakar PLTSa dan menurunkan biaya operasional.
• Jaminan logistik dan armada oleh Pemda; lahan dan infrastruktur transportasi harus dipastikan sebelum kontrak ditandatangani.
• Penetapan tipping fee realistis dan skema insentif/dukungan pemerintah agar keekonomian proyek lebih kompetitif dibanding listrik konvensional.
• Transfer teknologi dengan emisi minimum dan kemampuan pra-treatment (mis. RDF, pengeringan) yang sesuai karakter sampah lokal.
• Pendekatan sosial inklusif untuk mengatasi resistensi pihak yang terdampak hilangnya mata pencaharian dari rantai sampah.

Apa yang harus diperhatikan oleh pembaca

• Proyek PLTSa menawarkan solusi dan peluang investasi besar, tetapi bukan solusi instan: pasokan dan kualitas sampah, logistik, dan persetujuan publik adalah penentu sukses.
• Bagi Pemda: pastikan studi ketersediaan sampah, lahan, dan infrastruktur sebelum mengajukan proyek.
• Bagi investor: periksa kesiapan masyarakat, risiko operasional, dan struktur pembiayaan termasuk kemungkinan dukungan insentif pemerintah.
• Bagi masyarakat: pemilahan sampah di sumber menjadi kunci agar teknologi PLTSa bekerja efisien dan minim efek samping.

Inisiatif Danantara untuk mempercepat proyek waste-to-energy adalah langkah besar yang merespons darurat sampah nasional sekaligus membidik energi terbarukan. Namun keberhasilan teknis dan ekonomi program ini bergantung pada realitas lapangan: kesiapan lahan, jaminan pasokan sampah berkualitas, infrastruktur pengangkutan, skema pembiayaan yang realistis, serta mitigasi sosial. Tanpa pemecahan masalah logistik dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, potensi energi yang dijanjikan tetap sulit diwujudkan.