Harian Masyarakat | Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) secara resmi mendakwa mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dengan tiga tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dakwaan ini berkaitan dengan puluhan kasus pembunuhan dan percobaan pembunuhan yang terjadi selama kampanye perang melawan narkoba, baik ketika Duterte menjabat sebagai Wali Kota Davao City maupun saat menjadi Presiden Filipina.
Dokumen dakwaan bertanggal 4 Juli 2025 dan dirilis ke publik pada 22 September 2025. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi jaksa penuntut dalam sidang konfirmasi dakwaan di hadapan Majelis Praperadilan ICC.
Rincian Tiga Tuduhan
Berdasarkan dokumen yang ditandatangani Wakil Jaksa Penuntut ICC, Mame Mandiaye Niang, Duterte dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tiga perkara utama:
- Pembunuhan di Davao City (2013–2016)
Dakwaan pertama menyebut Duterte terlibat dalam 19 kasus pembunuhan di Davao City ketika masih menjabat sebagai wali kota. Para korban disebut sebagai individu yang dicap sebagai penjahat, termasuk pengedar narkoba dan pencuri. - Pembunuhan Target Bernilai Tinggi (2016–2017)
Tuduhan kedua berkaitan dengan pembunuhan terhadap 14 orang yang dilabeli sebagai high value targets atau target bernilai tinggi, yang diduga terlibat dalam produksi maupun sindikat narkoba. - Operasi Pembersihan Desa (2016–2018)
Tuduhan ketiga menyinggung 45 korban pembunuhan dan percobaan pembunuhan dalam operasi pembersihan desa terhadap pengguna dan pengedar narkoba skala kecil di berbagai wilayah Filipina.
Secara total, jaksa mengaitkan Duterte dengan 49 insiden yang menewaskan 78 korban. Namun, ICC menegaskan skala viktimisasi sebenarnya jauh lebih besar, karena serangan sistematis selama masa jabatannya diperkirakan menewaskan ribuan orang.
Peran Duterte dan Jaringan Nasional
Dalam dokumen dakwaan, ICC menilai Duterte memiliki tanggung jawab pidana individu. Bentuk tanggung jawab itu meliputi:
- melakukan kejahatan bersama secara tidak langsung,
- memerintahkan dan mendorong kejahatan,
- membantu serta bersekongkol dalam pelaksanaan kejahatan.
Jaksa juga menyoroti adanya “rencana bersama” antara Duterte dan para pelaku lapangan. Rencana itu melibatkan aparat negara seperti kepolisian, Badan Narkotika Filipina (PDEA), Biro Investigasi Nasional (NBI), petugas pemasyarakatan, serta pembunuh bayaran. Jaringan ini disebut beroperasi serupa dengan Davao Death Squad, yang sudah lama dikaitkan dengan Duterte.
ICC mengungkapkan bahwa sebagian target pembunuhan tercatat dalam “Daftar Presiden Rodrigo Roa Duterte” atau “Daftar PRRD”, yang dibagi dalam level 1 sampai 5. Polisi yang berhasil membunuh target dalam daftar tersebut disebut menerima pembayaran rahasia mulai dari 50.000 hingga 1 juta peso, tergantung level target.
Penangkapan dan Kondisi Duterte
Surat perintah penangkapan terhadap Duterte diterbitkan pada 7 Maret 2025, awalnya terkait dengan 43 dugaan pembunuhan. Ia ditangkap di Manila pada 11 Maret 2025, kemudian segera diterbangkan ke Belanda. Sejak itu, Duterte ditahan di unit penahanan ICC di Penjara Scheveningen, Den Haag.
Pada sidang perdana melalui tautan video, Duterte yang kini berusia 80 tahun tampak linglung, lemah, dan hampir tidak berbicara. Tim kuasa hukumnya yang dipimpin Nicholas Kaufman meminta agar proses persidangan ditunda tanpa batas waktu, dengan alasan Duterte mengalami gangguan kognitif di berbagai bidang.
Majelis Pra-Persidangan ICC kemudian menunda sidang konfirmasi dakwaan pada awal September 2025 untuk menilai kondisi kesehatan Duterte sebelum melanjutkan proses hukum.
Kontroversi Politik
Rodrigo Duterte menjadi mantan kepala negara Asia pertama yang didakwa ICC atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus ini muncul setelah pemerintah Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang hubungannya memburuk dengan keluarga Duterte, menyetujui penangkapan tersebut.
Di sisi lain, para pendukung Duterte menuduh ICC dijadikan alat politik oleh pemerintahan Marcos. Mereka menilai dakwaan ini tidak lepas dari persaingan politik di Filipina.
Warisan Kelam Perang Narkoba
Kampanye perang melawan narkoba yang dilancarkan Duterte sejak 2011 hingga 2019 dikenal brutal. Ia berulang kali menegaskan tujuannya adalah menekan kriminalitas di jalanan. Namun, kelompok hak asasi manusia mencatat ribuan orang tewas tanpa proses hukum yang jelas.
Data resmi pemerintah Filipina menyebut lebih dari 6.000 orang tewas, sementara aktivis memperkirakan jumlah korban sebenarnya bisa mencapai puluhan ribu.
