Harian Masyarakat | DPD GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) Sumatera Utara meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan hunian layak bagi warga terdampak banjir. Desakan ini muncul setelah pemantauan lapangan dan laporan pemerintah daerah menunjukkan ribuan warga kehilangan rumah akibat banjir bandang yang melanda berbagai wilayah.
Wilayah pesisir dan bantaran sungai tercatat sebagai kawasan dengan kerentanan tinggi akibat sedimentasi, penggunaan ruang yang tidak adaptif, dan dampak perubahan iklim.
GAMKI Tekankan Kebutuhan Hunian Aman
Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Sumut, Swangro Lumbanbatu, menyatakan organisasi tidak hanya hadir untuk bantuan sementara. Ia menyebut kebutuhan hunian aman dan layak sebagai prioritas utama pemulihan.
Ia menegaskan komitmen organisasi melalui semangat Ora et Labora yang bersumber dari Kolose 3:23. “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.” Menurutnya, landasan itu mendorong GAMKI memperjuangkan pemulihan masyarakat secara nyata.
GAMKI juga menuntut pemerintah memperkuat ketahanan infrastruktur dan memasukkan strategi adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan tata ruang.
Lihat postingan ini di Instagram
Data Kerusakan dan Dampak Bencana
Laporan resmi menunjukkan dampak banjir dan longsor di Sumatera luas dan berat. Angka verifikasi per 7 Desember 2025 mencatat:
- Sekitar 105.900 rumah rusak di wilayah terdampak.
- Total kerusakan di 51 kabupaten diperkirakan mencapai 121.500 rumah.
- Sekitar 10.400 rumah hancur di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
- Aceh: 5.200 rumah.
- Sumatera Barat: 2.800 rumah.
- Sumatera Utara: 2.400 rumah.
Kerusakan juga terjadi pada fasilitas publik, antara lain:
- 270 fasilitas kesehatan.
- 405 jembatan.
- 509 fasilitas pendidikan, gedung, dan kantor.
Korban jiwa tercatat 916 meninggal, 274 hilang, dan lebih dari 4.200 luka-luka. Pengungsi mencapai 570 ribu orang, sedangkan total warga terdampak diperkirakan 1,5 juta orang.
Perbedaan angka kerusakan dipengaruhi waktu pelaporan dan metode verifikasi. Beberapa laporan mencatat kategori rusak ringan, sedang, hingga berat, sementara lainnya tidak merinci tingkat kerusakan.
Pemulihan Harus Menyentuh Akar Masalah
GAMKI menyampaikan bahwa pemulihan masyarakat tidak boleh berhenti pada bantuan darurat. Organisasi menegaskan negara perlu hadir sampai warga kembali memiliki hunian yang layak dan aman.
GAMKI menilai kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat sipil menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan efektif dan memberi kepastian bagi warga yang terdampak banjir.
