Harian Masyarakat | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kondisi hutan provinsi itu sangat memprihatinkan. menurutnya, “Hutan yang masih baik di Jabar sekitar 20 persen, sedangkan 80 persen lainnya rusak.” Pernyataan itu disampaikan saat peresmian renovasi PLTMH Ciganas di Sukabumi pada awal Desember 2025.
Kerusakan hutan ini menjadi alasan utama peluncuran program reboisasi terpadu. Pemerintah provinsi menilai langkah penanganan pasca-bencana selama ini belum menyentuh akar masalah. Oleh karena itu, program kali ini menekankan pemulihan jangka panjang, bukan sekadar penanaman seremonial.
Skema insentif: warga digaji merawat hutan
Pemprov Jabar menyiapkan skema insentif untuk melibatkan warga secara langsung. Besaran insentif yang diumumkan adalah Rp50.000 per hari bagi warga yang menanam dan merawat pohon.
Dedi menegaskan tujuan praktisnya: mendorong lebih banyak orang ikut menjaga agar pohon yang ditanam tumbuh kokoh. Ia menyebut, “Upah Rp 50.000 per hari lebih itu lebih mahal dibandingkan upah mencangkul di daerah tertentu yang hanya Rp 30.000 per hari.”
Dalam rincian program, ada dua konsep manajemen lahan yang disampaikan. Satu dokumen menyebut setiap hektar akan dikelola dua warga. Sumber lain menyebut setiap warga akan memegang satu atau dua hektare untuk ditanami dan dirawat sampai pohon kuat. Kedua keterangan itu digunakan oleh pemerintah sebagai acuan untuk melibatkan keluarga dan kelompok lokal dalam perawatan jangka panjang.
Jenis pohon dan tujuan ekonomi lokal
Program tidak hanya menanam pohon hutan. Rencana penanaman mengombinasikan pohon pelindung sumber air dan pohon produktif yang memberi manfaat ekonomi bagi warga. Beberapa jenis yang disebut adalah caringin, jamuju, tanjung, beringin, petai, jengkol, nangka, dan peuteuy.
Pendekatan ini bertujuan ganda. Pertama, menahan erosi dan meningkatkan daya serap air. Kedua, memberi hasil jangka panjang kepada masyarakat sehingga konservasi berkelanjutan juga mendukung penghidupan lokal.
Perawatan jangka panjang, bukan seremonial
KDM menyoroti kegagalan program reboisasi yang hanya berhenti pada penanaman. Ia berkata, “Selama ini reboisasi hanya menanam lalu ditinggalkan. Konsep saya tidak begitu.” Karena itu, program menekankan perawatan intensif. Warga yang menerima insentif wajib merawat pohon sampai tumbuh kuat.
Model ini menerapkan tanggung jawab yang jelas. Setiap plot akan dipantau dan dirawat oleh warga yang ditugaskan. Insentif harian diharapkan membuat perawatan tidak diabaikan karena ada imbalan langsung untuk pekerjaan rutin.
Kolaborasi dengan Perhutani dan pemetaan lahan
Pemprov Jabar berencana menggandeng Perhutani untuk memetakan lahan hutan yang kosong atau kritis. Dedi menyatakan akan bertemu Perhutani untuk menanyakan berapa luas lahan yang bisa ditanami. Langkah ini penting untuk memastikan program berjalan pada lahan yang memang memerlukan rehabilitasi dan untuk menghindari konflik penggunaan lahan.
Konteks bencana dan tekanan lingkungan
Angka bencana di Jawa Barat menunjukan urgensi program ini. Data daerah mencatat 1.403 kejadian bencana dari awal tahun hingga 1 Desember 2025. Dampaknya besar: 616.989 warga terdampak, 73 orang meninggal, dan lebih dari 14.000 rumah rusak.
Temuan non-pemerintah juga memberi gambaran tekanan lingkungan. Walhi Jabar mencatat penyusutan tutupan hutan sebesar 43 persen dari total 792.616 hektar kawasan hutan pada periode 2023–2025. Masalah lain adalah tambang ilegal. Pada 2024 tercatat 176 titik kegiatan tambang ilegal. Titik terbanyak ada di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Tasikmalaya (masing-masing 48 titik), diikuti Kabupaten Bandung (37), Kabupaten Bogor (23), Cianjur (20), Purwakarta (12), dan Kabupaten Cirebon (7).
Walhi menilai alih fungsi lahan untuk perumahan, tambang, dan wisata, serta penyusutan area sawah dan kawasan yang menyerap air, memperparah kerusakan dan meningkatkan risiko bencana. Pernyataan itu menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong reboisasi yang terencana.
Target Dedi Mulyadi dan harapan program
Program ini menempatkan warga sebagai pelaku utama pemulihan. Skema insentif harian dipilih agar pekerjaan perawatan menjadi kegiatan rutin yang memberi penghasilan. Penanaman pohon produktif dipilih agar masyarakat mendapat manfaat ekonomi dalam jangka panjang, sehingga alasan merusak hutan demi kebutuhan ekonomi diharapkan dapat berkurang.
Langkah-langkah awal yang diumumkan: percepatan penanaman mulai Desember 2025, pemetaan lahan kritis bersama Perhutani, dan perekrutan warga untuk menanam serta merawat pohon sesuai skema insentif.
Program reboisasi yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi mengubah fokus dari penanaman semata menjadi perawatan jangka panjang yang berbayar. Tujuan jelas: memperbaiki fungsi hutan, menurunkan risiko bencana, dan memberi penghidupan alternatif bagi masyarakat. Keberhasilan program bergantung pada pelaksanaan di lapangan, pemetaan lahan yang tepat, dan konsistensi perawatan sampai pohon benar-benar tumbuh kokoh.
