Kontroversi mengenai keaslian ijazah Jokowi kembali mencuat dan menyita perhatian publik. Beberapa tokoh, seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon, secara terbuka mempertanyakan keabsahan dokumen akademik yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Peneliti senior bidang politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Rozi, melihat bahwa isu ijazah Jokowi ini sengaja dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendiskreditkan Jokowi dan menggerus warisan kebijakannya selama dua periode menjabat.
“Ijazah adalah isu administratif, tapi dalam konteks politik, bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang menyukai arah kebijakan Presiden Jokowi,” ujar Syafuan, Sabtu (7/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa dalam dinamika negara demokratis, perbedaan pandangan terhadap aspek formal sperti isu ijazah Jokowi ini memang lumrah terjadi.
Ada pihak yang fokus pada detail administratif, sementara sebagian lainnya lebih memprioritaskan nilai-nilai seperti rekam jejak, integritas, dan pengalaman memimpin.
“Ada kelompok yang menjadikan aspek administratif sebagai sorotan utama, dan ada pula yang lebih menilai kinerja dan pengaruhnya dalam memimpin negara,” imbuhnya.
Syafuan meyakini sebagian besar rakyat masih menghargai perjalanan panjang Jokowi sebagai pemimpin, dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia.
Ia menilai publik yang rasional akan menilai sosok Jokowi dari kebijakan dan dedikasinya, bukan semata dari dokumen akademik yang kini diperdebatkan.
“Kita bisa menilai bagaimana Pak Jokowi dengan sabar menata Solo, menertibkan PKL, membenahi Jakarta, dan membawa visi pembangunan saat memimpin nasional,” pungkas Syafuan.
