Harian Masyarakat – Ketua KPK, Setyo Budianto, menyampaikan bahwa lembaganya sudah menyiapkan langkah pengawasan terhadap seluruh bantuan yang masuk ke daerah terdampak. Ia menegaskan bahwa fokus awal pemerintah tetap pada penanganan korban. Setelah itu, pengawasan berjalan untuk memastikan bantuan sampai kepada warga.
Ia menjelaskan bahwa KPK akan bekerja dengan birokrasi dan menugaskan kedeputian yang terkait, baik koordinasi maupun pencegahan. Tujuannya memantau alur anggaran dan donasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai kementerian dan lembaga.
BNPB memaparkan skala kerusakan dan kebutuhan anggaran. Dalam rapat terbatas di Aceh Besar, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa biaya pemulihan dari tiga provinsi mencapai 51,82 triliun rupiah. Data tersebut diambil dari perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Aceh menjadi provinsi dengan beban terbesar. Pemerintah mencatat 37.546 rumah rusak. Kerusakan meliputi jembatan, jalan, rumah ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, puskesmas, serta lahan pertanian, peternakan, sawah, kebun, dan tambak. Kebutuhan pemulihan Aceh mencapai 25,41 triliun rupiah.
Presiden Prabowo Subianto memberi arahan tegas. Ia melarang pejabat maupun pihak lain mencari keuntungan dari situasi bencana. Ia meminta semua pihak fokus pada pemulihan warga dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
Pemerintah pusat, BNPB, dan KPK bekerja dalam satu garis untuk memperbaiki rumah, fasilitas publik, dan lahan yang rusak. Setiap proses pendataan, perbaikan, dan distribusi bantuan akan dipantau agar sesuai peruntukan.
Masyarakat menunggu pemulihan berjalan tepat sasaran. Pemerintah menyiapkan anggaran besar. KPK memastikan bahwa penggunaan anggaran dan bantuan tetap dalam kontrol.
