Harian Masyarakat | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pemerintah pada Januari 2025 dengan tujuan mulia: meningkatkan gizi anak bangsa. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Hingga pertengahan September 2025, lebih dari 5.600 anak di 16 provinsi mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program ini.
Kasus terbaru terjadi di Bandung Barat pada 22 September 2025, ketika sekitar 70 siswa SD, SMP, dan SMA mengalami gejala mual, muntah, pusing, hingga sesak napas setelah menyantap menu MBG. Sebagian korban harus dirawat di RSUD Cililin. Hanya beberapa hari sebelumnya, kasus serupa menimpa 569 siswa di Garut dan lebih dari 300 siswa di Banggai Kepulauan.
Meski korban terus bertambah, pemerintah bersikukuh tidak menghentikan program ini. Alasannya, MBG dianggap strategis untuk memperbaiki gizi anak Indonesia. Pemerintah memilih memperbaiki sambil berjalan, bukan menghentikan sementara.
Kritik Keras: Evaluasi Tidak Bisa Sambil Jalan
Pendekatan pemerintah menuai kritik. Pakar kesehatan, aktivis pendidikan, hingga anggota DPR menilai kebijakan ini berbahaya. Menurut mereka, evaluasi total tidak bisa dilakukan tanpa moratorium.
Sejumlah lembaga seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menegaskan bahwa penghentian sementara sangat penting agar investigasi menyeluruh bisa dilakukan tanpa menambah korban baru.
Founder CISDI, Diah Saminarsih, menyebut kasus keracunan ibarat puncak gunung es. Angka resmi mungkin lebih rendah dari kenyataan karena pemerintah tidak menyediakan dasbor pelaporan terbuka. Ia menilai klaim pemerintah bisa menyempurnakan program sambil jalan terbukti gagal.
Akar Masalah: Dapur Asal-Asalan dan Pengawasan Lemah
Fakta di lapangan menunjukkan lemahnya tata kelola MBG:
- Banyak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibangun tanpa standar higienis.
- Inspeksi kesehatan jarang dilakukan karena anggaran belum cair.
- Tidak ada sistem akreditasi atau sertifikasi dapur independen.
- Distribusi sering terlambat, menyebabkan makanan basi.
Akibatnya, siswa menerima makanan berlendir, berbau, bahkan sudah basi. Menu pun sering tidak sesuai standar gizi. Ada yang hanya berisi telur, tempe, atau bahkan burger, yang disebut orang tua lebih mirip junk food daripada makanan sehat.
Kepala Staf Presiden M Qodari menyebut empat penyebab utama keracunan MBG:
- Higienitas makanan buruk.
- Suhu penyimpanan dan pengolahan tidak sesuai.
- Kontaminasi silang dari petugas.
- Sebagian kasus terkait alergi.
Ia menegaskan SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan. Namun hingga kini, sertifikasi ini belum diterapkan merata.
Trauma Anak dan Orang Tua
Di banyak daerah, siswa dan orang tua kini dihantui rasa takut setiap kali makanan MBG dibagikan. Harapan makan sehat berubah menjadi ancaman masuk rumah sakit.
Sejumlah sekolah memilih menghentikan sementara distribusi makanan. Orang tua bahkan mendesak pemerintah menghentikan program sampai ada jaminan keamanan. Transparansi data juga minim, membuat keluarga bingung harus melapor ke mana bila anak mereka menjadi korban.
Suara Masyarakat: Lebih Baik untuk Pendidikan
Banyak orang tua mulai mempertanyakan manfaat program ini. Sejumlah warga menilai lebih baik anggaran MBG — yang mencapai Rp 335 triliun dari APBN pendidikan — dialihkan ke sektor pendidikan langsung, seperti biaya sekolah gratis, seragam, buku, hingga perbaikan gedung.
Seorang ibu rumah tangga di Makassar, Lina (42), mengatakan menu MBG sering tidak bergizi dan tidak jauh berbeda dari masakan rumah. Ia mengusulkan agar dana dialihkan untuk pendidikan gratis agar anak-anak tidak putus sekolah karena biaya.
Hal senada disampaikan Pras (40) dari Batang, Jawa Tengah. Ia menilai MBG rawan disalahgunakan sebagai proyek mencari keuntungan. Menurutnya, lebih baik sekolah mengelola dapurnya sendiri dibanding bergantung pada dapur SPPG yang distribusinya sering bermasalah.
Pemerintah Mengklaim Sudah Ada Perbaikan
Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui adanya masalah besar. Ia mengatakan pihaknya membentuk Satgas Kejadian Luar Biasa (KLB) dan menghentikan sementara sejumlah dapur bermasalah. Namun, penghentian hanya berlaku lokal, tidak untuk keseluruhan program.
Dadan mengklaim evaluasi berjalan tiap hari, termasuk pelatihan, pemantauan bahan baku, hingga pengawasan distribusi. Ia juga menyebut rencana mempercepat sertifikasi dan akreditasi dapur pada 2026.
Namun, kritik muncul karena perbaikan hanya parsial. Kasus tetap berulang, sementara target pemerintah menyalurkan MBG ke 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025 dianggap terlalu ambisius.
DPR Mendesak Evaluasi Total
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak merugikan anak-anak. Ia meminta evaluasi menyeluruh, bukan sekadar perbaikan teknis.
“Harus selalu dilakukan evaluasi agar pelaksanaannya di lapangan bisa lebih baik. Jangan sampai anak-anak dirugikan,” tegas Puan pada 22 September 2025.
Pertanyaan Utama: Kenapa Tidak Hentikan Sementara?
Dengan korban lebih dari 5.600 anak, pertanyaan besar muncul: kenapa pemerintah enggan menghentikan MBG?
Pemerintah beralasan tujuan program terlalu penting untuk dihentikan. Namun fakta menunjukkan sistem pengawasan gagal, dapur tidak layak, distribusi bermasalah, hingga kualitas makanan buruk.
Banyak pihak menilai satu-satunya jalan adalah moratorium nasional. Tanpa itu, evaluasi menyeluruh mustahil dilakukan, dan anak-anak tetap terancam setiap hari.
