Harian Masyarakat | Paus Leo XIV menegaskan solusi dua negara sebagai satu-satunya cara yang adil untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi singkat di pesawat saat ia berpindah dari Turki ke Lebanon. Pernyataan ini mengikat posisi Vatikan yang telah lama mendukung pembentukan negara Palestina di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza.
Pernyataan Paus Leo tentang solusi dua negara
Paus mengatakan bahwa pembentukan negara Palestina harus menjadi bagian dari setiap resolusi damai. Ia menegaskan, meski Israel saat ini belum menerima solusi tersebut, Vatikan melihatnya sebagai jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Kata-kata yang disampaikan paus diterjemahkan sebagai:
“kami semua tahu bahwa saat ini Israel masih belum menerima solusi itu. Namun, kami memandangnya sebagai solusi satu-satunya.”
Ia menambah bahwa Takhta Suci tetap menjalin hubungan baik dengan Israel. Vatikan berusaha bertindak sebagai penghubung yang netral. Tujuannya ialah memediasi dan mendekatkan kedua pihak pada penyelesaian yang adil bagi semua.
Konteks diplomatik di balik pernyataan tersebut
Pernyataan muncul saat Paus mengakhiri kunjungan ke Turki dan sebelum lawatannya ke Lebanon. Dalam perjalanan itu, ia berbicara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Paus menyebut Turki memiliki peran penting dalam mendorong dialog untuk mengakhiri konflik, baik di Gaza maupun di Ukraina. Ia juga menyebutkan adanya upaya-upaya diplomatik yang lebih konkret untuk meraih gencatan senjata di konflik lain, dan berharap jalur dialog serupa dapat membantu di Timur Tengah.
Pertemuan dengan pemimpin Palestina dan jejak kebijakan Vatikan
Pada 6 November, Paus bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyorot kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Mereka juga menegaskan pentingnya solusi dua negara untuk mengakhiri konflik. Pertemuan ini terkait dengan peringatan 10 tahun penandatanganan “Kesepakatan Komprehensif antara Takhta Suci dan Negara Palestina” yang diteken pada 26 Juni 2015. Kesepakatan tersebut menegaskan dukungan Vatikan terhadap hak bangsa Palestina menentukan nasibnya dan implementasi solusi dua negara.
Selain itu, Takhta Suci telah secara formal mengakui Negara Palestina pada 2015. Tahun ini, dorongan untuk solusi dua negara mendapat dorongan tambahan ketika beberapa negara mengakui kemerdekaan Palestina di sidang umum PBB.
Reaksi dan hambatan politik
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum merespons langsung pernyataan paus. Namun, posisi pemerintahan Israel jelas: menentang pembentukan negara Palestina. Netanyahu berargumen bahwa pembentukan negara Palestina akan menguatkan Hamas. Ia juga menegaskan bahwa sikap Israel tidak berubah. Pernyataannya: “Saya tidak butuh penegasan, cuitan, atau ceramah dari siapa pun,” menunjukkan ketegasan penolakan terhadap tekanan eksternal.
Kondisi politik ini menggambarkan tantangan utama implementasi solusi dua negara. Salah satu hambatan adalah ketidakpercayaan yang mendalam antara pihak yang berkonflik. Selain itu, kelompok-kelompok bersenjata dan dinamika keamanan di lapangan menambah kompleksitas.
Nada Vatikan terhadap kekerasan di Gaza
Vatikan tidak hanya mendukung solusi politik. Sejumlah pernyataan pejabat Vatikan juga mengkritik tindakan militer di Gaza. Sekretaris Negara Takhta Suci, Kardinal Pietro Parolin, sebelumnya menggunakan istilah yang kuat terhadap operasi militer di Gaza. Paus menyatakan bahwa kardinal itu “menyatakan pendapat Takhta Suci dengan baik,” sehingga Vatikan mempertahankan posisi kritis terhadap dampak kemanusiaan konflik.
Di sisi lain, saat kunjungannya ke Turki Paus menghindari penyebutan langsung kata “genosida” terkait aksi Israel di Gaza. Pilihan kata ini menunjukkan kehati-hatian diplomatik Vatikan saat menyeimbangkan peran sebagai penengah dan suara etis.
Mengapa Vatikan menilai dua negara sebagai satu-satunya solusi?
Beberapa alasan yang muncul dari pernyataan dan konteks Vatikan:
- Pembentukan negara Palestina di Yerusalem Timur, Tepi Barat yang diduduki, dan Gaza dianggap cara untuk memberikan pengakuan politik yang permanen.
- Solusi ini dirancang untuk menjamin keadilan bagi kedua pihak, termasuk hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
- Vatikan bermaksud menjadi pihak netral yang mendorong dialog dan mediasi, bukan memihak secara sepihak.
Implikasi praktis dan tantangan implementasi
Tarikan politik domestik di Israel, kekuatan kelompok bersenjata di Palestina, serta tekanan regional dan internasional membuat implementasi solusi dua negara rumit. Langkah-langkah praktis yang tersirat dari pernyataan paus termasuk: mendorong bantuan kemanusiaan, memfasilitasi jalur diplomasi lewat negara perantara seperti Turki, dan memperkuat dukungan internasional untuk pengakuan politik Palestina.
Namun realitas politik di lapangan—penolakan dari pemimpin tertentu, keraguan atas keamanan, dan dampak konflik berkepanjangan—menjadi hambatan besar. Pernyataan Vatikan menegaskan tujuan normatif. Transformasi itu menjadi kebijakan nyata membutuhkan konsesi politik yang besar dari semua pihak.
Suara moral dan batas politik
Paus Leo XIV menempatkan solusi dua negara sebagai tuntutan moral dan praktis. Vatikan menuntut pembentukan negara Palestina sebagai elemen tak terpisahkan dari perdamaian. Pernyataan paus menekankan peran mediasi dan diplomasi, khususnya dukungan perantara seperti Turki.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pernyataan moral belum cukup. Tanpa perubahan politik yang signifikan, hambatan keamanan dan penolakan politik tetap menahan kemajuan. Pernyataan Paus memberi tekanan moral dan diplomatik. Namun, implementasi solusi dua negara masih menghadapi rintangan besar yang harus diatasi oleh para pemimpin internasional dan kedua pihak yang berkonflik.
