Harian Masyarakat | Setelah terpecah karena dualisme kepemimpinan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya resmi bersatu. Pemerintah melalui Kementerian Hukum mengesahkan kepengurusan baru yang menyatukan dua kubu: Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan keputusan itu di Jakarta, Senin 6 Oktober 2025. Dalam Surat Keputusan (SK) yang baru, Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030, sementara Agus menjadi Wakil Ketua Umum. Posisi Sekretaris Jenderal dijabat oleh Taj Yasin Maimoen, dan Imam Fauzan A Uskara menjadi Bendahara Umum.
“Sudah ada SK terbaru yang diakui kedua-duanya. Sudah rekonsiliasi. Berikan kesempatan kepada internal PPP untuk melakukan rekonsiliasi dari atas sampai ke bawah,” kata Supratman. Ia berharap keputusan itu dapat membawa kesejukan di internal partai yang selama ini diwarnai perpecahan.
Berakhirnya Dualisme Pascamuktamar Ancol
Akar konflik bermula dari Muktamar X PPP di Ancol pada 27 September 2025. Dalam forum itu, Mardiono mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum. Tak lama setelahnya, Agus Suparmanto juga menyatakan hal serupa lewat forum tandingan.
Kondisi ini membuat PPP terbelah dua. Masing-masing kubu saling mengklaim legitimasi, hingga akhirnya Kementerian Hukum turun tangan. SK baru yang dikeluarkan pada 6 Oktober 2025 menjadi titik akhir dari perselisihan tersebut.
Dalam foto yang diterima awak media, Supratman tampak menyerahkan langsung SK kepada Mardiono. Agus dan Taj Yasin ikut hadir dalam momen simbolik itu, menandai berakhirnya pertikaian yang sempat menguras energi partai.
Rekonsiliasi Dimulai dari “Orang-Orang Baik”
Mardiono menceritakan, pertemuan damai dengan Agus tidak terjadi begitu saja. Rekonsiliasi difasilitasi oleh sosok yang disebutnya sebagai “orang-orang baik” yang mempertemukan kedua belah pihak.
“Dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan difasilitasi oleh orang-orang baik, yaitu antara saya, Pak Agus, dan Pak Gus Yasin. Kami sepakat melakukan rekonsiliasi agar tidak lagi ada perbedaan tajam,” ujar Mardiono.
Ia menegaskan, tidak ada lagi dualisme di tubuh PPP. Ia juga meminta semua kader di pusat dan daerah mengikuti langkah rekonsiliasi ini agar partai bisa kembali utuh.
Agenda Besar: Mukernas dan Konsolidasi Nasional
Setelah SK baru terbit, langkah berikutnya adalah menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Forum ini akan menjadi ruang konsolidasi bagi semua faksi PPP untuk menyatukan visi, memperkuat organisasi, dan menyusun program kerja menuju Pemilu 2029.
“Mudah-mudahan, dengan keluarnya SK yang baru ini, ada kesejukan kembali pada keluarga besar PPP. Kami berharap susunan pengurus segera dilengkapi agar kepengurusan partai menjadi utuh,” kata Supratman.
Mardiono juga menegaskan Mukernas akan menjadi momentum untuk melahirkan keputusan strategis bersama. “Dalam Mukernas itu akan lahir berbagai keputusan yang disepakati setelah semua elite PPP kembali bergabung,” ujarnya.
Konsolidasi Hingga ke Daerah
Mardiono menegaskan bahwa rekonsiliasi tidak berhenti di tingkat pusat. Upaya penyatuan akan dilanjutkan hingga ke struktur daerah melalui forum-forum resmi partai.
“Kami perlu melakukan konsolidasi nasional. Menghadapi pemilu, kita harus benar-benar siap dengan seluruh instrumen dari bawah hingga nasional. Perbedaan di tingkat pusat harus diakhiri agar tidak meluas ke bawah,” katanya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan konstituen atas kegaduhan selama muktamar. “Kepada masyarakat seluruh Indonesia, saya sampaikan permohonan maaf kalau terganggu dengan kegaduhan penyelenggaraan muktamar. Ini akan menjadi evaluasi bagi PPP agar lebih baik,” ujarnya.
Kader Sambut Baik Islah
Politikus senior PPP, Usman M Tokan, menyebut langkah islah ini sebagai momentum penting. “Kami menyambut baik bergabungnya kawan-kawan dari kubu sebelah. Dengan bersama-sama, mari kita susun program yang bisa membuat PPP kembali lolos ke Senayan,” katanya.
Usman menekankan pentingnya penataan organisasi dari DPP hingga DPC. “Pertama yang harus dilakukan adalah menata kembali organisasi di semua tingkatan sesuai amanat AD/ART partai,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar penyusunan struktur kepengurusan berbasis pertimbangan elektoral agar pengurus yang ditetapkan benar-benar mampu memperkuat partai menjelang Pemilu 2029.
Harapan Baru Setelah Keterpurukan
PPP, partai Islam tertua di Indonesia, memang sedang dalam masa sulit. Pada Pemilu sebelumnya, partai ini gagal lolos ke DPR untuk pertama kalinya dalam sejarah. Perpecahan internal memperparah kondisi partai yang sudah kehilangan basis dukungan.
Namun dengan rekonsiliasi ini, Mardiono yakin partainya bisa bangkit. “Saya yakin PPP bisa kembali ke Senayan karena kami telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik,” katanya.
Agus Suparmanto, yang kini menjadi Wakil Ketua Umum, juga optimistis. “Ini merupakan sejarah. Semoga melalui rekonsiliasi ini, PPP bisa bangkit kembali dan berkiprah lebih besar bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.
Menuju Pemilu 2029: Ujian Kesolidan
Dengan waktu hanya tiga setengah tahun menuju Pemilu 2029, PPP punya pekerjaan rumah besar: menata ulang struktur, memperkuat kaderisasi, dan memulihkan kepercayaan publik.
Mardiono dan Agus kini menjadi simbol penyatuan partai. Keduanya memikul tanggung jawab untuk memastikan konflik tidak terulang dan PPP kembali menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan.
“Insya Allah ini akan menjadi evaluasi dan instruksi bagi PPP untuk memperkuat organisasi agar lebih kokoh, kuat, dan terus menjadi bagian dari perjuangan umat,” kata Mardiono menutup konferensi pers.
