Harian Masyarakat | Banjir besar di Sumatera menelan korban, memutus akses, menenggelamkan rumah, dan menghentikan aktivitas warga. Di banyak titik, helikopter menjatuhkan bantuan ke permukiman yang dikelilingi hamparan perkebunan sawit. Kondisi ini menunjukkan hubungan antara kerusakan ekologi dan bencana yang terjadi.
Namun pada saat publik menunggu empati dan kepemimpinan yang fokus pada penanganan krisis, Presiden Prabowo Subianto justru berbicara panjang soal kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar minyak. Pernyataan itu ia sampaikan dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 5 Desember 2025.
Situasi ini memunculkan kritik keras terhadap prioritas kebijakan, pemahaman ilmiah, dan kepekaan seorang kepala negara di tengah darurat lingkungan.
Sorotan Prabowo: Sawit Sebagai Penyelamat Energi
Di atas panggung politik, Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak boleh terlalu bergantung pada impor BBM. Ia mengaitkannya dengan kondisi geopolitik yang tidak stabil dan kemungkinan terhentinya jalur pasokan energi global.
Dalam pidatonya, ia menyampaikan:
“Saudara-saudara, kalau kita tergantung impor, kita nggak mampu bayar nanti harga BBM. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, kita punya kelapa sawit, bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga, kita punya teknologinya.”
Ia menyebut bahwa perang di Eropa berpotensi menutup pintu impor minyak. Prabowo juga menyinggung kritik dari para ekonom terhadap program B50 dan B60, lalu menegaskan pentingnya kesiapan teknologi pengolahan.
Pidato itu berulang kali menempatkan tanaman tersebut sebagai solusi. Narasinya tidak sekali pun menyentuh akar ekologi dari banjir Sumatera, meski ia menggunakan bencana tersebut sebagai contoh betapa sulitnya mengirim BBM ke lokasi terdampak.
“Sekarang dengan bencana di Sumatera saja bagaimana repotnya kita mengantarkan BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus. BBM harus kita naikin pesawat, sebagian lewat kapal.”
Pernyataan tersebut membuat sawit tetap menjadi pusat pembahasan, sementara para penyintas banjir menunggu kebijakan yang menyentuh inti masalah.
Kontras Dengan Fakta Lapangan
Sumber-sumber lapangan menunjukkan bahwa banjir yang menenggelamkan permukiman terjadi di wilayah yang dikepung perkebunan. Visual dari udara memperlihatkan pola yang jelas: hutan yang hilang dan digantikan monokultur sawit menciptakan bentang alam rapuh.
Kondisi ini memperkuat temuan ilmiah bahwa sawit:
- bukan pohon sejati.
- tidak memiliki kambium.
- berakar serabut, dangkal, dan tidak menyimpan air sebesar akar tunggang pepohonan hutan.
- Sistem vegetasinya tidak mampu memecah intensitas hujan seperti hutan alam.
- Perkebunan menghilangkan biodiversitas dan kapasitas tanah menahan air.
Dalam pernyataan publik sebelumnya pada awal 2025, Prabowo berkata:
“Kelapa sawit ya pohon, dia menyerap karbon. Dari mana kok kita dituduh macem-macem?”
Pernyataan ini memunculkan masalah baru. Secara botani, sawit bukan pohon. Menyebutnya pohon dapat menyesatkan publik dan mengaburkan pesan ilmiah soal dampak lingkungan. Saat seorang presiden menyamakan tanaman tersebut dengan hutan, ia menyederhanakan persoalan ekologi yang jauh lebih kompleks.
Mengapa Pernyataan Prabowo Dinilai Tumpul dan Tidak Empatik
1. Pembahasan Sawit Di Tengah Darurat Ekologi
Sumatera sedang mengalami krisis. Warga kehilangan rumah, akses makanan terputus, dan ribuan orang mengungsi. Menjadikan bencana sebagai contoh beratnya distribusi BBM tanpa mengurai penyebab banjir justru memperlihatkan kegagalan empati.
Ketika publik menunggu pengakuan atas kerusakan lingkungan, yang muncul adalah promosi sawit sebagai “karunia”.
2. Ketidaktepatan Ilmiah Mengulang Pola Lama
Sains ekologi menegaskan bahwa hutan tidak bisa digantikan sawit. Namun Prabowo tetap mendorong narasi tanaman tersebut sebagai solusi iklim dan energi. Ketidaktelitian ini berpotensi menormalisasi kebijakan yang memperluas perkebunan, padahal ekspansi berkaitan dengan banjir, erosi, dan longsor.
Kesalahan informasi dari seorang kepala negara meningkatkan risiko kebijakan yang merusak lingkungan dalam jangka panjang.
3. Minimnya Wawasan Ekologis
Banjir parah tidak terjadi begitu saja. Ia adalah akumulasi:
- hilangnya hutan alam,
- sistem penahan air yang rusak,
- tata ruang yang longgar,
- ekspansi perkebunan yang tidak terkendali.
Pidato Prabowo tidak menyentuh akar masalah ini.
4. Pesan yang Tidak Membangun Kepercayaan Publik
Saat ilmu dasar saja diabaikan, keraguan pada arah kebijakan lingkungan negara semakin kuat. Narasi sawit di tengah bencana membuat publik bertanya tentang prioritas pemerintah.
Fakta Ilmiah Mengenai Sawit yang Relevan Dengan Bencana Sumatera
Sawit Tidak Memiliki Fungsi Ekologis Hutan
- tidak mampu menciptakan lapisan vegetasi bertingkat.
- tidak menyimpan air dalam volume besar.
- meningkatkan erosi, terutama di lereng dan tanah yang sudah kehilangan vegetasi asli.
- menciptakan permukaan dengan aliran permukaan tinggi, sehingga banjir lebih mudah terbentuk.
Konversi Hutan Menjadi Kebun Sawit Memicu Banjir
Hutan bekerja seperti spons yang menyerap air. Saat diganti sawit, kapasitas itu hilang. Air hujan mengalir deras tanpa tertahan, masuk ke permukiman, dan menciptakan banjir besar.
Keterkaitan Bencana dan Kebijakan
Banjir Sumatera harusnya menjadi momen refleksi kebijakan nasional. Namun pernyataan yang menyamakan tanaman tersebut dengan pohon atau menjadikannya pusat solusi hanya memperlihatkan pemahaman yang dangkal.
Saatnya Bicara Apa Adanya
Banjir Sumatera bukan semata bencana alam. Ia adalah hasil dari pembiaran yang panjang terhadap deforestasi dan ekspansi monokultur. Wilayah yang dulu hutan berubah menjadi deretan kebun yang tidak mampu menjaga stabilitas ekosistem.
Untuk menghadapi krisis iklim, negara butuh pemimpin yang menjunjung sains, memahami ekologi, dan menghargai fakta. Bukan pemimpin yang menjadikan sawit sebagai narasi utama di tengah runtuhnya tanah, hancurnya jembatan, dan tenggelamnya kampung.
Krisis Ini Menuntut Kepemimpinan yang Berpihak Pada Sains, Bukan Sekadar Narasi
Bencana Sumatera harusnya menjadi peringatan keras. Negara perlu mengakui bahwa kerusakan lingkungan adalah akar masalah. Sawit memang komoditas penting, tetapi tidak bisa disamakan dengan hutan dan tidak bisa menjadi jawaban utama untuk setiap persoalan energi maupun lingkungan.
Prabowo memilih membahas sawit saat ribuan warga kehilangan rumah. Ketika prioritas terpecah dan pengetahuan ilmiah tidak akurat, kebijakan menjadi rapuh.
Kita membutuhkan kepemimpinan yang mengutamakan empati, wawasan, dan sains. Tanpa itu, bencana akan terus berulang dan kepercayaan publik akan terus menurun.
