Harian Masyarakat | Ketika Budi Arie Setiadi membuka Kongres III Projo di Jakarta pada 1 November 2025, suasana ruangan terasa seperti babak baru politik pasca-Jokowi dimulai. Dalam forum yang dihadiri ribuan relawan, mantan Menteri Koperasi itu secara terbuka menyatakan niatnya untuk bergabung ke Partai Gerindra, partai yang kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta izin kepada seluruh anggota untuk melangkah ke arah baru. “Kami akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden,” kata Budi di hadapan peserta kongres.
Langkah itu mengakhiri spekulasi panjang tentang arah politik Projo setelah berakhirnya era pemerintahan Joko Widodo. Budi yang dulu dikenal sebagai “panglima relawan Jokowi” kini berpindah haluan, seolah menggeser orientasi organisasi dari loyalitas kepada figur menuju kedekatan dengan kekuasaan yang baru.
Dari Relawan ke Struktur Kekuasaan
Projo lahir pada 2013 dari semangat mendukung Jokowi sebagai pemimpin rakyat. Di masa pemerintahannya, mereka menjadi kelompok relawan paling berpengaruh. Di balik layar, banyak anggotanya mendapat posisi penting di pemerintahan dan BUMN. Budi sendiri meniti karier politik dari relawan menjadi pejabat: Wakil Menteri Desa, kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika, lalu Menteri Koperasi dan UKM di kabinet Prabowo–Gibran.
Namun, belum setahun menjabat di pemerintahan baru, Budi dicopot dan digantikan oleh kader Gerindra, Ferry Juliantono. Tidak lama setelahnya, ia kembali tampil di panggung politik lewat Kongres III Projo dan mengumumkan langkahnya menuju Gerindra.
Menurut pengamat politik Adi Prayitno, keputusan ini menunjukkan tiga hal. Pertama, Budi tidak memilih bergabung ke PSI, partai yang identik dengan Jokowi dan dipimpin oleh putranya, Kaesang Pangarep. Kedua, Projo mengganti logo yang sebelumnya bergambar wajah Jokowi. Ketiga, Budi menegaskan bahwa nama mereka bukan singkatan dari “Pro-Jokowi”. “Padahal selama ini Projo identik dengan Jokowi,” ujar Adi.
Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai langkah Budi sebagai upaya pragmatis agar tetap relevan di panggung kekuasaan. “Setelah Jokowi tidak lagi presiden, Budi butuh sandaran baru. Gerindra menjadi pilihan strategis karena saat ini memegang kendali pemerintahan,” katanya.
Transformasi Identitas Projo
Salah satu keputusan penting Kongres III adalah mengganti logo. Logo lama yang menampilkan siluet wajah Jokowi akan diganti melalui sayembara terbuka. Budi menilai perubahan ini bagian dari transformasi organisasi agar tidak terkesan mendewakan sosok tertentu. “Kami ingin logo yang mencerminkan semangat rakyat dan negeri untuk jangka panjang,” ujarnya.
Dalam kongres, Budi juga mengklarifikasi bahwa nama Projo berasal dari bahasa Sanskerta dan Jawa Kawi yang berarti “negeri” dan “rakyat”. Ia menolak anggapan bahwa organisasi ini akan berubah menjadi partai politik. “Kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya,” katanya. Ia menegaskan, perubahan identitas ini bukan bentuk perpisahan dengan Jokowi, tetapi penyesuaian agar mereka tetap relevan di era baru.
Meski Jokowi tidak hadir secara langsung karena alasan kesehatan, ia mengirim pesan video berisi salam dan apresiasi kepada para relawan. “Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa,” ujar Jokowi dalam rekaman itu. Namun ketidakhadiran fisik Jokowi tetap menimbulkan spekulasi tentang jarak yang kian melebar antara dirinya dan Projo.
Budi dengan tegas membantah. “Projo ini lahir karena ada Pak Jokowi. Jangan diframing seolah kami putus hubungan. Pagi tadi saya masih komunikasi dengan beliau,” ujarnya di depan media.
Resolusi dan Arah Politik Baru
Kongres III menetapkan lima resolusi utama: mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran hingga 2029, memperkuat agenda politik Presiden, melakukan transformasi organisasi, mendorong politik persatuan nasional, dan berkontribusi menuju visi Indonesia Emas 2045. Budi kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Projo periode 2025–2030.
Setelah kongres, ia menegaskan bahwa langkahnya ke Gerindra masih menunggu restu Prabowo. “Saya baru minta izin. Belum bergabung. Tapi kalau ketua umumnya bergabung, mungkin teman-teman juga akan ikut,” ujarnya.
Ia juga menepis kabar bahwa perubahan logo menandai upaya menjauh dari Jokowi. “Kami akan tetap laporkan hasil kongres kepada beliau,” kata Budi.
Dari Loyalitas ke Pragmatisme Politik
Kisah Budi Arie mencerminkan perubahan wajah politik relawan di Indonesia. Dari kelompok yang lahir atas idealisme rakyat, relawan kini sering berubah menjadi bagian dari struktur kekuasaan. Projo menjadi contoh paling jelas. Dulu mereka garda depan pembela Jokowi, bahkan mendukung wacana tiga periode dan pencalonan Gibran di Solo. Kini, mereka menjadi pendukung pemerintahan baru tanpa jeda refleksi.
Langkah Projo bergabung ke Gerindra menandai pergeseran dari relawan personal ke relawan kekuasaan. Dari loyalitas kepada figur, menjadi loyalitas kepada sistem yang berkuasa. Pergeseran ini menggambarkan betapa tipis batas antara idealisme dan oportunisme di politik Indonesia.
Budi Arie mungkin sekadar menyesuaikan diri dengan arah angin politik. Namun di balik itu, publik melihat paradoks: organisasi yang lahir dari semangat rakyat kini justru mendekat pada lingkar kekuasaan. Dalam sistem politik yang terus berubah, relawan seperti Projo menghadapi ujian baru — apakah mereka akan tetap menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, atau hanya menjadi pagar istana yang menjaga kekuasaan tetap nyaman.
Menjaga Jarak dari Kekuasaan
Fenomena ini membuka pertanyaan mendasar: bisakah relawan tetap idealis ketika kekuasaan sudah digenggam? Demokrasi membutuhkan relawan yang berani berpikir kritis, bukan hanya bersorak di barisan pendukung. Sebab politik yang sehat dibangun oleh keberanian menegur, bukan memuja.
Dalam politik yang semakin pragmatis, langkah Budi Arie dan Projo adalah cermin dari transformasi relawan menjadi elite baru. Di satu sisi, mereka berhasil menjaga relevansi. Namun di sisi lain, mereka kehilangan peran moral yang dulu membuat rakyat percaya.
Projo kini berdiri di persimpangan: antara menjadi kekuatan rakyat atau sekadar perpanjangan tangan kekuasaan. Di titik ini, sejarah akan menilai apakah perubahan mereka adalah bentuk kedewasaan politik, atau justru tanda berakhirnya idealisme relawan di Indonesia.
