Redenominasi Rupiah Resmi Dilanjutkan, Apa Artinya Buat Dompet Kamu?

Harian Masyarakat | Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029, yang diundangkan pada 3 November 2025.

Rencana tersebut menargetkan selesainya RUU Redenominasi pada tahun 2027, dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai penanggung jawab utama. Tujuannya adalah membuat sistem keuangan lebih efisien, memperkuat kredibilitas rupiah, serta menjaga stabilitas nilai tukar dan daya beli masyarakat.

Apa Itu Redenominasi Rupiah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukarnya. Artinya, pemerintah hanya mengurangi jumlah nol di belakang nominal uang, tetapi daya beli dan nilai rupiah terhadap barang tetap sama.

Contohnya, uang Rp1.000 akan menjadi Rp1, namun nilai barang yang bisa dibeli tidak berubah. Kamu masih bisa membeli barang senilai seribu rupiah dengan uang baru senilai satu rupiah setelah perubahan harga rupiah.

Bank Indonesia menjelaskan, redenominasi berbeda dengan sanering yang pernah dilakukan pada masa Presiden Soekarno tahun 1965. Saat itu, pemerintah memangkas nilai uang dengan menurunkan daya beli masyarakat, sedangkan redenominasi hanya menyederhanakan nominal tanpa menurunkan nilai riilnya.

Tujuan Redenominasi: Efisiensi dan Daya Saing Ekonomi

Dalam PMK 70/2025, pemerintah menegaskan bahwa perubahan harga rupiah dilakukan untuk:

• Menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dalam transaksi.
• Mempermudah pencatatan pembukuan dan sistem akuntansi.
• Meningkatkan daya saing nasional dan kredibilitas rupiah.
• Membuat sistem pembayaran lebih praktis dan seragam.

Kajian dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyebut, rupiah saat ini memiliki pecahan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah dong Vietnam. Pecahan Rp100.000 dianggap terlalu besar untuk transaksi harian, sehingga perubahan harga rupiah akan membuat sistem moneter lebih sederhana dan sejajar dengan negara tetangga.

Redenominasi vs Sanering: Dua Kebijakan Berbeda

Banyak orang masih salah paham antara redenominasi dan sanering. Padahal keduanya sangat berbeda:

Ekonom Nailul Huda dari Celios menjelaskan, redenominasi tidak menurunkan daya beli masyarakat. Namun, sanering seperti pada 1965 justru memangkas nilai uang hingga rakyat kehilangan kemampuan membeli barang yang sama seperti sebelumnya.

Kondisi Ideal Sebelum Redenominasi

Bank Indonesia menilai, keberhasilan redenominasi sangat bergantung pada beberapa faktor:

• Inflasi stabil dan rendah, idealnya sekitar 3 persen.
• Stabilitas harga dan ekonomi nasional terjaga.
• Kesiapan masyarakat memahami perubahan nominal.
• Konsistensi komunikasi publik dari pemerintah dan otoritas moneter.

Redenominasi biasanya dilakukan ketika ekspektasi inflasi rendah dan kondisi ekonomi sedang menuju fase pertumbuhan yang sehat. Karena itu, pemerintah menyiapkan periode sosialisasi panjang sebelum pelaksanaan agar tidak terjadi kebingungan atau kepanikan di masyarakat.

Risiko dan Tantangan

Meski terlihat sederhana, redenominasi memerlukan biaya besar dan persiapan matang. Pemerintah dan sektor swasta harus menanggung biaya sistem baru, pencetakan uang, serta pembaruan perangkat lunak akuntansi dan pembayaran.

Ekonom Celios memperkirakan, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Selain itu, tantangan terbesar adalah pemahaman masyarakat. Jika pedagang atau konsumen salah mengonversi harga, bisa terjadi kenaikan harga semu atau inflasi psikologis.

Contohnya, jika seharusnya harga barang berubah dari Rp1.000 menjadi Rp1, tetapi pedagang tetap menjualnya Rp1.000 karena tidak paham, maka harga efektif barang naik seribu kali lipat.

Manfaat Langsung Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha

Jika diterapkan dengan benar, redenominasi akan memberikan sejumlah manfaat:

• Transaksi tunai dan non-tunai lebih efisien karena angka nol berkurang.
• Laporan keuangan dan sistem akuntansi lebih sederhana.
• Penghematan biaya teknologi perbankan karena data transaksi lebih ringkas.
• Citra rupiah meningkat di tingkat regional dan internasional.

Pakar ekonomi Permana (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2015) menilai, redenominasi juga akan membuat rupiah terasa lebih bernilai dibanding sebelumnya, serta mempermudah masyarakat dalam menghitung dan memahami nilai uang.

Rencana Implementasi dan Tahapan

RUU Redenominasi akan disusun pada 2026 dan ditargetkan selesai pada 2027. Setelah itu, pemerintah diperkirakan akan melalui tiga tahap utama:

1. Tahap persiapan dan sosialisasi selama dua hingga tiga tahun.
2. Tahap transisi, di mana uang lama dan baru beredar bersamaan.
3. Tahap penyempurnaan, di mana uang lama ditarik dan hanya uang baru yang berlaku.

Bank Indonesia menyebutkan, Indonesia sudah pernah memiliki pengalaman serupa pada 13 Desember 1965, namun kebijakan saat itu bukan perubahan harga rupiah, melainkan sanering yang menurunkan daya beli secara drastis.

Mengapa Sekarang?

Wacana redenominasi sebenarnya sudah muncul sejak 2010 dan kembali dicantumkan dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020–2024, tetapi tertunda akibat pandemi Covid-19.

Kini, dengan kondisi ekonomi yang mulai stabil dan inflasi terkendali, pemerintah menilai waktu pelaksanaan perubahan harga rupiah semakin tepat. Tujuannya bukan sekadar estetika nominal uang, tetapi juga modernisasi sistem moneter nasional agar lebih efisien dan kredibel di mata dunia.

Redenominasi bukan langkah instan dan bukan pula pemotongan nilai uang. Ini adalah proses jangka panjang untuk menyederhanakan rupiah, menjaga daya beli, serta menyesuaikan sistem ekonomi Indonesia dengan standar global.

Namun keberhasilannya sangat tergantung pada stabilitas ekonomi, kesiapan masyarakat, dan konsistensi kebijakan pemerintah. Jika semua unsur berjalan searah, perubahan harga rupiah bisa menjadi tonggak penting modernisasi ekonomi Indonesia.