Harian Masyarakat | Jepang mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, negara itu dipimpin oleh seorang perempuan. Parlemen pada Selasa, 21 Oktober 2025, resmi memilih Sanae Takaichi sebagai perdana menteri menggantikan Shigeru Ishiba. Ia meraih 237 suara dari 465 kursi di majelis rendah, melewati ambang mayoritas 233 suara.
Pemilihannya menutup kekosongan politik selama tiga bulan sejak Partai Demokrat Liberal (LDP) kalah dalam pemilu majelis tinggi pada Juli lalu.
Takaichi terpilih setelah LDP mencapai kesepakatan koalisi dengan Partai Inovasi Jepang (JIP), atau Ishin no Kai, yang berhaluan kanan. Kerja sama ini menjadi penentu kemenangannya, meski aliansi tersebut masih kekurangan dua kursi untuk menguasai mayoritas penuh di parlemen.
“Stabilitas politik sangat penting saat ini. Tanpa stabilitas, kita tidak bisa mendorong kebijakan untuk mewujudkan ekonomi atau diplomasi yang kuat,” kata Takaichi dalam acara penandatanganan koalisi dengan Gubernur Osaka sekaligus pemimpin JIP, Hirofumi Yoshimura.
Tokoh Konservatif dengan Jejak Ideologis Shinzo Abe
Sanae Takaichi bukan sosok baru di politik Jepang. Perempuan berusia 64 tahun itu adalah anak didik mendiang Shinzo Abe, mantan perdana menteri yang dibunuh pada 2022. Ia berasal dari faksi garis keras LDP yang dikenal dengan pandangan nasionalis dan revisionis terhadap sejarah Jepang.
Takaichi dikenal mendukung tradisi suksesi Kekaisaran Jepang hanya untuk laki-laki. Ia menolak legalisasi pernikahan sesama jenis dan menentang kebijakan yang memungkinkan pasangan menikah menggunakan nama keluarga berbeda.
Ia juga kerap berziarah ke Kuil Yasukuni, tempat mengenang prajurit Jepang termasuk mereka yang dianggap penjahat perang, meski tindakan itu sering memicu protes dari China dan Korea Selatan.
Kedekatannya dengan Shinzo Abe membuat banyak pihak meyakini bahwa Takaichi akan melanjutkan garis kebijakan mentornya, termasuk memperkuat pertahanan militer, mendorong revisi konstitusi pasifis Jepang, dan memperluas peran negara dalam kebijakan ekonomi.
Kabinet Baru, Koalisi Rentan
Koalisi LDP dan JIP memang berhasil membawa Takaichi ke kursi perdana menteri, namun pemerintahan ini belum sepenuhnya stabil. JIP menegaskan tidak akan menempatkan menteri dalam kabinet Takaichi sebelum yakin dengan arah kemitraan politik tersebut.
Partai Komeito, yang sebelumnya menjadi mitra lama LDP, keluar dari koalisi karena menilai partai itu gagal melawan praktik politik uang. Mereka juga menolak pandangan nasionalistik Takaichi. Akibatnya, LDP kehilangan dukungan penting dari kelompok moderat dan kini bergantung pada kerja sama dengan partai-partai oposisi untuk meloloskan undang-undang.
Sekretaris Jenderal LDP, Shunichi Suzuki, mengatakan pemerintahan baru akan fokus pada penanganan inflasi dan harga kebutuhan pokok yang meningkat. “Kami akan bekerja cepat untuk menjawab harapan rakyat,” ujarnya kepada NHK.
“Sanaenomics” dan Euforia Pasar
Terpilihnya Takaichi langsung mengguncang pasar keuangan. Indeks Nikkei 225 melonjak 0,7 persen ke level 49.517,57, mendekati rekor simbolis 50.000. Pelemahan yen terhadap dolar memberi keuntungan bagi eksportir besar seperti Toyota dan Sony. Investor menyebut fenomena ini sebagai “Sanaenomics.”
Kebijakan ekonominya diprediksi akan meniru Abenomics milik Shinzo Abe: belanja negara besar-besaran, kredit murah, dan stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan. Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran baru terhadap utang Jepang yang kini hampir tiga kali lipat dari total produk domestik bruto.
Takaichi menyatakan prioritasnya adalah mengatasi kenaikan harga barang. “Saya ingin fokus terlebih dahulu pada inflasi yang menekan daya beli rakyat,” katanya. Ia menolak menaikkan suku bunga, meski kebijakan itu bisa memperparah inflasi dan memperlemah nilai yen.
Takaichi juga berjanji menaikkan upah, meski belum menjelaskan langkah konkret yang akan ditempuh. Saat ini, upah riil di Jepang baru kembali ke tingkat tahun 1997.
Tantangan Demografis dan Krisis Sosial
Selain ekonomi, Takaichi menghadapi masalah struktural yang telah lama membebani Jepang: populasi menua dan tingkat kelahiran yang rendah.
Jumlah penduduk Jepang terus menurun, menyebabkan kekurangan tenaga kerja dan melemahkan potensi pertumbuhan ekonomi.
Meski dikenal konservatif dalam isu sosial, Takaichi berencana memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menyediakan fasilitas penitipan anak dan keluarga yang menanggung biaya pengasuhan. Namun, banyak ekonom skeptis. Mereka menilai kebijakan itu tidak cukup untuk membalikkan tren demografis karena akar masalahnya ada pada ketimpangan pendapatan dan budaya kerja yang menekan kehidupan keluarga.
Diplomasi dan Aliansi Amerika Serikat
Di bidang luar negeri, Takaichi berkomitmen memperkuat hubungan strategis dengan Amerika Serikat, terutama di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Ia akan menggelar pertemuan dengan Trump dalam waktu dekat untuk membahas kerja sama pertahanan dan perdagangan.
Seperti Abe, Takaichi mendukung peningkatan belanja militer dan memperkuat aliansi keamanan Tokyo–Washington di tengah meningkatnya ketegangan dengan China dan Korea Utara.
Ia juga berjanji menghormati kesepakatan senilai 550 miliar dolar AS dengan pemerintahan Trump yang membantu menurunkan tarif ekspor Jepang ke AS, meski menuai kritik dari publik karena dianggap membebani anggaran negara.
Antara Harapan dan Keraguan
Walau menjadi perdana menteri perempuan pertama, Takaichi tidak membawa agenda kesetaraan gender. Sebaliknya, ia justru memperkuat citra konservatif Jepang di panggung dunia. Para analis menilai, masa pemerintahannya bisa menjadi ujian apakah Jepang siap menerima pemimpin perempuan tanpa mengubah struktur patriarki yang mengakar dalam politik dan birokrasi.
Di sisi lain, ada optimisme di kalangan pelaku pasar dan kelompok nasionalis yang melihat Takaichi sebagai penerus visi “Jepang kuat” ala Shinzo Abe. Namun, masa depan pemerintahannya bergantung pada kemampuan menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik di tengah koalisi yang rapuh.
Seorang pengusaha kecil di Tokyo, Takaya Suzuki, mengaku mendukung Takaichi. “Saya suka kebijakannya yang tegas dan nasionalis,” ujarnya. “Tapi bahkan jika dia berusaha sekuat mungkin, situasinya akan tetap sulit.”
Sanae Takaichi bukan sekadar simbol sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang. Ia adalah representasi arah baru politik Jepang yang semakin konservatif dan nasionalis. Dengan warisan Abe di pundaknya, tantangan ekonominya di depan mata, dan ketegangan geopolitik yang meningkat, Takaichi memulai masa jabatannya dengan beban berat: membuktikan bahwa “stabilitas politik” yang ia janjikan bisa benar-benar memberi makna bagi rakyat Jepang.
