Harian Masyarakat – Bandara IMIP yang berada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park kembali menuai kritik. Nama Luhut Binsar Pandjaitan ikut terseret karena proyek ini berkaitan dengan hilirisasi nikel yang ia dorong sejak awal.
Bandara yang beroperasi di jantung industri nikel itu tidak memiliki petugas Bea Cukai maupun Imigrasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal pengawasan negara atas wilayah yang mengelola sumber daya strategis.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan latar belakang pendirian bandara tersebut. Ia mengaku berperan langsung membuka jalan investasi Tiongkok di sektor hilirisasi nikel saat masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
Menurut Luhut, keputusan membangun bandara di area industri merupakan fasilitas yang diminta investor. Nilai investasinya mencapai 20 miliar dolar AS. Pemerintah menyetujuinya melalui rapat resmi lintas instansi. Ia menegaskan pola ini umum terjadi di negara lain, termasuk Vietnam dan Thailand.
“Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).
Luhut menampik isu bahwa bandara tersebut didesain sebagai bandara internasional. Ia menyebut izin yang diberikan hanya untuk penerbangan domestik. Karena bukan pintu masuk internasional, aturan tidak mengharuskan adanya Bea Cukai dan Imigrasi.
“Jika mereka berinvestasi US$ 20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional,” kata Luhut.
Ia menambahkan tidak ada arahan pemerintah untuk menjadikan bandara IMIP atau Weda Bay berstatus internasional. Fokusnya hanya mendukung rantai pasok industri nikel dan proyek hilirisasi yang sedang berjalan.
“Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi Bandara Internasional,” ujarnya.
Meskipun demikian, absennya aparat negara tetap memicu kecemasan publik. Bandara berada di kawasan industri yang dikuasai perusahaan asing. Situasi ini dianggap membuka celah lemahnya kontrol negara di wilayah yang menangani komoditas strategis.
Bandara IMIP kini menjadi simbol dua sisi. Satu sisi menunjukkan keberhasilan menarik investasi besar untuk hilirisasi nikel. Sisi lain menyisakan pertanyaan mendasar tentang batas fasilitas bagi investor dan kewenangan negara dalam menjaga kedaulatan.
