Harian Masyarakat – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menginstruksikan Dinas Pendidikan menambah mata pelajaran bahasa asing di SMA, SMK, sekolah keperawatan vokasi, dan sekolah kesehatan mulai 2026. Ia menegaskan kebijakan ini lahir karena kemampuan bahasa masih menjadi hambatan utama bagi warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Rano menilai lulusan Indonesia sebenarnya sudah siap secara teknis, tetapi minimnya penguasaan bahasa membuat banyak peluang hilang. Ia mencontohkan Jepang yang membutuhkan 750 ribu pekerja setiap tahun. Menurutnya, siswa harus dipersiapkan sejak sekolah agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja global.
KP2MI memperkuat pandangan tersebut. Dirjen Penempatan KP2MI Ahnas menjelaskan bahwa bahasa masih menjadi tantangan terbesar dalam proses penempatan pekerja migran. Data terbaru per November 2025 menunjukkan ada 359 ribu lowongan kerja luar negeri, namun baru sekitar 70 ribu berhasil diisi.
Dinas Pendidikan DKI kini mulai menyusun kurikulum baru yang memuat bahasa Jepang, Mandarin, dan Inggris. Targetnya agar lulusan SMK dan sekolah vokasi memiliki kemampuan komunikasi yang memenuhi syarat negara tujuan. Kebijakan ini juga diharapkan membuka akses lebih luas bagi pekerja Jakarta untuk sektor formal di luar negeri.
Pemerintah pusat DKI turut mendorong peningkatan kompetensi bahasa. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai 2027. Aturan ini berlaku dari SD kelas tiga hingga SMA dan SMK. Pemerintah akan menyiapkan pelatihan guru pada 2026 untuk memastikan implementasi berjalan efektif di seluruh sekolah.
