Harian Masyarakat | Reformasi hukum di Indonesia belum sepenuhnya menyentuh akar masalah. Proses penegakan hukum masih sering menjadi alat politik, bukan sarana keadilan. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan masih digunakan sebagai senjata kekuasaan. Sementara angka kriminalitas tetap tinggi karena perilaku buruk di tingkat elit sering menjadi contoh bagi masyarakat. Banyak orang berpikir, jika yang di atas saja melanggar hukum, mengapa mereka harus taat.
Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Nasional Fraksi Rakyat, menilai reformasi hukum tidak bisa berjalan tanpa reformasi politik yang sejajar. Ia menegaskan, hukum dan politik di Indonesia masih beroperasi dalam sistem lama yang saling menopang kepentingan kelompok berkuasa. Untuk menciptakan keadilan sejati, keduanya harus dirombak total.
Belajar dari Pengadilan Kriminal Internasional
Dalam kunjungannya ke Eropa, Yudi menyempatkan diri meneliti cara kerja Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC). Lembaga ini berdiri atas dasar konsensus antarnegara untuk mengadili empat jenis kejahatan internasional: genosida, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Menariknya, negara-negara yang membentuk ICC juga pernah melakukan kejahatan serupa di masa lalu. Namun mereka sepakat untuk menutup lembaran lama dan membangun tatanan hukum baru berbasis pada prinsip hak asasi manusia. Dari wawancara Yudi dengan beberapa pejabat penting ICC, ia menemukan satu kunci penting: keberanian menutup sistem hukum lama demi menciptakan sistem baru yang adil dan rasional.
Menutup Buku Lama, Membuka Buku Baru
Dari pengalaman itu, Yudi menilai Indonesia juga harus berani melakukan hal serupa. Reformasi hukum sejati tidak cukup hanya dengan mengganti undang-undang atau aparat penegak hukum. Diperlukan langkah besar: mengakhiri seluruh praktik hukum lama dan memulai dari titik nol.
Ia mengusulkan langkah radikal, yaitu membebaskan seluruh tahanan dan warga binaan, serta menghentikan semua proses penyelidikan dan penyidikan untuk sementara. Setelah itu, negara harus memulai praktik hukum baru yang berlandaskan keadilan, kemanusiaan, dan kebijaksanaan. Tujuannya bukan untuk melupakan kejahatan masa lalu, tetapi untuk memutus rantai kebusukan sistem hukum yang selama ini berjalan.
Yudi menyebut langkah ini sebagai “menutup buku lama dan membuka buku baru”. Dengan sistem yang benar-benar baru, penerapan KUHP dan KUHAP baru akan memiliki makna dan kekuatan yang sesungguhnya.
Reformasi Politik Sebagai Kunci
Menurut Yudi, gagasan tersebut hanya bisa terwujud jika reformasi hukum berjalan paralel dengan reformasi politik. Sebab politik yang korup akan selalu melahirkan hukum yang timpang. Reformasi politik harus mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dan menjamin independensi lembaga penegak hukum dari intervensi politik.
Tanpa itu, hukum akan terus menjadi alat bagi penguasa untuk menekan lawan politik dan melindungi sekutunya. Reformasi hukum sejati harus lahir dari tatanan politik yang bersih dan demokratis.
Menuju Supremasi Keadilan dan Kemanusiaan
Tujuan akhir dari reformasi hukum, menurut Yudi, adalah tercapainya supremasi keadilan, kemanusiaan, dan kebijaksanaan. Ia menilai keadilan sejati tidak dapat terwujud tanpa keberanian mengambil risiko besar untuk memutus sistem lama yang korup. Hanya dengan keberanian politik dan komitmen moral kolektif, bangsa ini bisa membangun sistem hukum baru yang benar-benar melayani rakyat.
Gagasan Yudi mungkin terdengar ekstrem, tetapi esensinya sederhana: Indonesia butuh awal yang bersih. Bukan sekadar tambal sulam aturan atau pergantian pejabat, melainkan perubahan total cara berpikir dan berperilaku dalam hukum dan politik. Hanya dengan cara itu, cita-cita reformasi yang telah lama diperjuangkan bisa benar-benar hidup.
