Harian Masyarakat – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai dampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sudah masuk kategori darurat nasional.
“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).
Data BNPB per 3 Desember 2025 mencatat 753 orang meninggal, 650 orang hilang, 2.600 luka, dan 576.300 mengungsi. Said menyebut situasi ini bukan bencana lokal, melainkan tragedi kemanusiaan terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Said meminta pemerintah tidak menunggu prosedur panjang. Ia menegaskan APBN 2025 memiliki dana on call sebesar Rp4 triliun yang bisa digunakan segera tanpa revisi anggaran. Politikus DPR itu menilai pemerintah harus mengerahkan seluruh sumber daya untuk memastikan warga menerima bantuan cepat, karena air bersih, makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Ia mengkritik lambatnya penanganan tanggap darurat. Banyak warga belum mendapat bantuan sehingga terpaksa mengambil barang dari pertokoan dan gudang Bulog. Said, yang mewakili suara DPR, yakin tindakan tersebut terjadi karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Ia menuntut pemerintah memperkuat dapur umum, tempat pengungsian, logistik, serta layanan trauma healing bagi anak-anak.
Said juga meminta operasi pencarian dan penyelamatan diperbesar. Dengan ratusan orang belum ditemukan, ia menilai pemerintah harus menambah personel dan peralatan agar korban bisa dievakuasi lebih cepat. Ia menyatakan tidak boleh ada hambatan distribusi bantuan, dan menegaskan DPR akan mengawasi agar prosesnya berjalan sesuai kebutuhan warga terdampak.
Setelah fase darurat selesai, Said menekankan kebutuhan pemulihan jangka panjang. Dana on call bisa digunakan untuk rehabilitasi fasilitas publik, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur dasar. Ia mengingatkan bahwa DPR telah memberi ruang fiskal melalui anggaran tersebut sehingga pemerintah tidak memiliki alasan untuk menunda langkah konkret.
Namun untuk rekonstruksi total, ia menyebut pemerintah perlu menyiapkan anggaran multiyears mulai 2026. Ia menutup pernyataannya dengan tekanan keras. Dana sudah tersedia, tinggal eksekusi. Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat menghadapi bencana tanpa negara di sisi mereka.
