Harian Masyarakat | Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan pengampunan resmi kepada Presiden Israel, Isaac Herzog. Permintaan itu dikirim lewat dua dokumen, termasuk surat panjang dari pengacaranya. Kantor Presiden menyebutnya “permintaan luar biasa” dan akan menelaahnya setelah mengumpulkan pendapat dari pihak terkait. Permintaan ini memicu dukungan dari sekutu politik dan kecaman tajam dari oposisi serta kelompok masyarakat sipil.
Kronologi pengajuan
Pada 27 November 2025, pengacara Netanyahu menyerahkan permintaan grasi ke bagian hukum kantor presiden. Dokumen itu kemudian diteruskan ke Departemen Pengampunan di Kementerian Kehakiman. Kantor presiden mengatakan proses selanjutnya melibatkan penasihat hukum presiden yang akan merumuskan rekomendasi. Dalam pengajuan itu ada dua bagian utama: surat terperinci dari pengacara dan surat yang ditandatangani oleh Netanyahu sendiri. Dokumen yang diajukan disebut terdiri dari 111 halaman.
Tuduhan dan status persidangan
Netanyahu didakwa dalam tiga kasus yang didaftarkan pada 2019. Dakwaan meliputi penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Persidangan dimulai pada 2020 dan masih berlangsung. Tuduhan termasuk penerimaan hadiah dari pengusaha senilai hampir 700.000 shekel, yang setara sekitar US$211.832, serta dugaan menerima barang mewah senilai sekitar US$260.000 seperti cerutu, perhiasan, dan sampanye. Netanyahu menyatakan tidak bersalah dan menolak tuduhan tersebut.
Alasan permohonan menurut Netanyahu dan sekutunya
Netanyahu menyatakan persidangan memecah belah masyarakat. Ia mengatakan kehadirannya di pengadilan hingga tiga kali seminggu mengganggu tugasnya sebagai perdana menteri. Dalam pernyataan video, ia meminta pengampunan demi “rekonsiliasi luas” dan stabilitas negara. Sekutu koalisi, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, menyatakan dukungan. Mereka menilai pengampunan akan membantu keamanan nasional dan meneruskan agenda pemerintahan.
Tekanan eksternal
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengirim surat kepada Presiden Herzog dan secara publik mendorong pemberian grasi. Dalam pidato di parlemen Israel, Trump juga menyerukan agar Netanyahu diampuni, menyebut kasus itu sebagai “penuntutan politik yang tidak beralasan”. Tekanan ini menjadi salah satu faktor yang membuat permintaan mendapat sorotan internasional.
Penentang dan argumen hukum
Oposisi menolak grasi pra-konviksion tanpa pengakuan kesalahan. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyatakan grasi hanya boleh diberikan jika ada pengakuan bersalah, penyesalan, dan pengunduran diri dari kehidupan politik. Yair Golan menulis bahwa hanya yang bersalah yang mencari pengampunan. Kelompok advokasi menilai grasi terhadap seorang perdana menteri yang dituduh melakukan pelanggaran serius akan mengirim pesan bahwa beberapa warga berada di atas hukum.
Para pakar hukum dalam sejumlah pernyataan mengatakan permintaan grasi tidak mampu menghentikan persidangan. Emi Palmor, mantan direktur jenderal Kementerian Kehakiman, menyatakan hal itu “mustahil”. Suzie Navot dan lembaga seperti Israel Democracy Institute memperingatkan bahwa grasi sebelum vonis sangat jarang dan berisiko merusak prinsip persamaan di depan hukum.
Preseden hukum yang relevan
Preseden yang sering dikutip adalah kasus 1986 terkait Shin Bet, yang diberi grasi pra-tuntutan setelah pengakuan kesalahan dan pengunduran diri pejabat. Kasus itu melibatkan izin dari pengadilan atas dasar keadaan tertentu. Para ahli menekankan perbedaan penting: dalam kasus 1986 ada pengakuan bersalah dan pengunduran diri. Sementara itu, Netanyahu menolak mengakui kesalahan. Hal ini membuat penerapan preseden tersebut tidak langsung relevan.
Isu konstitusional dan potensi krisis
Grasi pra-konviksion dari seorang kepala pemerintahan bisa memicu krisis konstitusional. Bila presiden mempertimbangkan atau memberi grasi, kemungkinan ada tantangan hukum selanjutnya di lembaga peradilan. Kritikus khawatir langkah ini akan melemahkan sistem pemeriksaan dan keseimbangan kekuasaan. Pendukung Netanyahu menilai langkah itu perlu untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat kemampuan pemerintahan menghadapi tantangan keamanan.
Konteks keamanan dan politik
Permintaan datang di tengah tekanan keamanan regional. Netanyahu masih memimpin perang besar di Gaza dan menghadapi sorotan internasional. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait konflik Gaza. Selain itu, kritik politik menuduh Netanyahu memanfaatkan ketegangan dan kebijakan keamanan untuk mempertahankan dukungan politik saat menghadapi kasus hukum.
Secara domestik, permintaan grasi memperkeras perpecahan politik yang sudah berlangsung sejak upaya reformasi sistem peradilan yang dipromosikan pemerintahnya. Reformasi itu memicu protes besar dan perdebatan luas mengenai independensi peradilan.
Dampak praktis dan proses selanjutnya
Prosedur resmi mengharuskan pengajuan mendapat opini dari Kementerian Kehakiman sebelum masuk ke penasihat hukum kantor presiden. Presiden Herzog akan menerima semua pendapat itu sebelum memutuskan. Hukum acara umumnya melihat pemberian grasi sebagai langkah terakhir dan biasanya setelah selesainya proses pengadilan. Namun kantor presiden memiliki wewenang luas dan diskresi dalam kasus luar biasa. Keputusan akhir bisa memicu tanggapan politik, hukum, dan sosial yang luas.
Permintaan pengampunan Netanyahu adalah langkah yang menantang batas hukum dan politik Israel. Ia menilai grasi perlu demi persatuan dan efektivitas pemerintahan. Oposisi dan pakar hukum melihatnya sebagai ancaman terhadap prinsip kesetaraan di depan hukum. Preseden hukum dan prosedur resmi membuat pemberian grasi pra-konviksion sangat sulit dan kontroversial. Proses sekarang bergantung pada pendapat Kementerian Kehakiman, penasihat hukum presiden, dan akhirnya keputusan Presiden Herzog.
