Harian Masyarakat – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan perkembangan aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh. Ia memastikan pemerintah sudah menyiapkan seluruh detail teknis. Delegasi OECD yang dipimpin Frantisek Ruzicka ikut menilai kesiapan Indonesia.
Pemerintah menargetkan status anggota penuh pada 2027. Isu lingkungan, perdagangan dan ekonomi digital jadi fokus utama. Semua sudah tercantum dalam Initial Memorandum yang diserahkan pada Juni 2025. Struktur Tim Nasional Aksesi diperbarui lewat Keppres 30 Tahun 2025.
Pemerintah juga memperbarui platform INA OECD untuk mempercepat koordinasi kementerian. Aksesi OECD masuk dalam RPJPN dan RPJMN serta menjadi bagian dari Asta Cita Diplomasi. Dokumen Initial Memorandum memuat 25 kebijakan prioritas hasil self assessment dari 32 topik instrumen. Tim aksesi bekerja sejak Peta Jalan Aksesi disahkan pada Maret 2024.
Namun proses ini tetap bergantung pada satu syarat utama. OECD hanya menerima anggota baru lewat persetujuan bulat seluruh negara anggota, termasuk Israel. Kondisi ini membuat jalur diplomasi sama pentingnya dengan jalur teknis. Airlangga menyebut sikap Indonesia mengacu pada pidato Presiden Prabowo di PBB. Indonesia akan mengakui Israel bila Israel mengakui kemerdekaan Palestina.
Prabowo menegaskan Indonesia harus menjamin status kenegaraan Palestina. Bila Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, Indonesia akan mengakui Israel dan memberi jaminan keamanan bagi Israel. Airlangga menambahkan tidak ada pernyataan lain dari pemerintah. Semua merujuk pada pidato resmi Presiden.
Tim Sekretariat OECD hadir di Jakarta untuk mendukung percepatan tinjauan teknis. Pemerintah menegaskan komitmen penuh. Indonesia mendorong aksesi dengan posisi yang tegas dan sesuai kepentingan nasional. Targetnya tetap 2027.
Narasi aksesi ini memperlihatkan dua jalur yang bergerak bersamaan. Jalur teknis yang dibangun lewat harmonisasi kebijakan. Jalur diplomasi yang bergantung pada perkembangan politik global. Pemerintah menegaskan keduanya harus berjalan seiring. Indonesia ingin masuk OECD dengan posisi yang tegas, konsisten dan mencerminkan kepentingan nasional.
