Harian Masyarakat | Insiden bentrok terjadi di kawasan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri (SRM), Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Minggu, 14 Desember 2025, sekitar pukul 15.40 WIB. Peristiwa ini melibatkan prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya (Yonzipur 6/SD), petugas keamanan tambang, dan belasan warga negara asing asal China.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI (Mar) Freedy Ardianzah, menjelaskan kejadian bermula saat prajurit Yonzipur 6/SD menjalani Latihan Dalam Satuan di area milik perusahaan. Petugas keamanan perusahaan melaporkan adanya aktivitas penerbangan drone di sekitar lokasi latihan.
Empat prajurit kemudian mendatangi sumber drone tersebut. Di lokasi, mereka menemukan empat WNA asal Beijing yang mengoperasikan drone.
Penyerangan Saat Klarifikasi
Menurut Freedy, saat prajurit meminta keterangan, tiba-tiba muncul 11 WNA lain. Mereka diduga langsung melakukan penyerangan terhadap prajurit.
“Tiba-tiba muncul 11 orang WNA lainnya melakukan penyerangan terhadap anggota dengan menggunakan senjata tajam, parang, airsoft gun, dan satu alat setrum,” kata Freedy dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Desember 2025.
Menghadapi kondisi tidak berimbang, prajurit memilih menghindari eskalasi konflik. Mereka bergerak kembali ke area perusahaan, mengamankan situasi, dan melaporkan kejadian ke pimpinan.
Motif penerbangan drone dan penyerangan masih dalam pendalaman TNI.
Versi Kodam XII/Tanjungpura
Kodam XII/Tanjungpura membenarkan adanya penyerangan terhadap prajurit Yonzipur 6/SD. Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Eko Wardono, menyatakan prajurit menerima laporan adanya drone tak dikenal di area latihan.
Empat prajurit mendatangi lokasi dan menemukan empat WNA mengoperasikan drone. Saat klarifikasi berlangsung, 11 WNA lain datang dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam, airsoft gun, dan alat setrum.
Akibat kejadian tersebut, satu unit mobil operasional perusahaan jenis Toyota Hilux mengalami kerusakan berat. Satu sepeda motor milik karyawan PT SRM juga rusak.
Hingga Senin, 15 Desember 2025, Polres Ketapang menyatakan belum menerima laporan resmi dari pihak TNI, perusahaan, maupun korban sipil.
Imigrasi Amankan Puluhan WN China
Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan sementara 26 WNA asal China terkait insiden tersebut. Jumlah ini berpotensi bertambah menjadi 34 orang.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menyatakan seluruh WNA yang telah diamankan berada di Kantor Imigrasi Ketapang.
“Yang pasti WNA-nya saat ini sudah diamankan di Kantor Imigrasi Ketapang. Sementara jumlahnya ada 26 WNA. Mungkin akan bertambah karena totalnya sebetulnya ada 34 orang,” kata Yuldi di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Sisanya belum diamankan karena alasan perpanjangan visa di Pontianak, sakit, dan berada di penginapan di Tumbang Titi.
Imigrasi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dokumen keimigrasian seluruh WNA tersebut.
Status Keimigrasian dan KITAS
Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Ketapang memastikan 15 WNA China yang terlibat langsung dalam insiden merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Sponsor KITAS berasal dari PT SRM manajemen lama.
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Ketapang, Ida Bagus Putu Widia Kusuma, menyatakan pemeriksaan masih berlangsung.
“Terkait proses keimigrasian, sedang kami lakukan pemeriksaan. Apakah ada pelanggaran atau tidak, ini masih diperiksa,” kata Ida Bagus, Selasa, 16 Desember 2025.
Imigrasi menyatakan siap mengambil tindakan keimigrasian jika keberadaan WNA terbukti mengganggu ketertiban dan keamanan.
Konflik Dua Manajemen PT SRM
Insiden ini diduga terkait konflik kepengurusan PT SRM. Dua pihak mengklaim sebagai manajemen sah.
Manajemen lama dipimpin Li Changjin. Manajemen baru mengklaim telah mengesahkan direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada Juli 2025 dan menunjuk Firman sebagai direktur utama.
Li Changjin menyatakan 15 WNA China tersebut merupakan staf teknis resmi perusahaan. Ia membenarkan adanya aktivitas penerbangan drone di area tambang.
“Itu bukan area militer atau area yang dilarang. Kenapa tidak boleh menerbangkan drone di area tambang milik sendiri?” kata Li Changjin dalam keterangan tertulis.
Ia juga menyebut drone dan ponsel staf teknis sempat disita, rekaman dihapus, lalu dikembalikan. Menurutnya, staf teknis merasa ketakutan saat kejadian.
Li Changjin membantah tuduhan penyerangan dan kepemilikan senjata tajam. Ia juga menegaskan Imran Kurniawan yang mengaku sebagai Chief Security PT SRM bukan bagian dari manajemen lama. Ia menuding Imran dan kelompoknya melakukan pendudukan ilegal dan saat ini dalam penyelidikan Bareskrim Polri.
Pernyataan Manajemen Baru
Manajemen PT SRM versi baru menyatakan aktivitas drone dilakukan tanpa izin. Kuasa hukum PT SRM versi baru, Muchamad Fadzri, menyayangkan tindakan WNA yang berujung penyerangan.
“Yang dilakukan warga negara asing kepada aparat kita sangat kami sesalkan. Kami turut prihatin dan menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan-pimpinan TNI,” kata Fadzri, Selasa, 16 Desember 2025.
Menurutnya, insiden berawal dari kecurigaan pengamanan internal terhadap drone. Upaya komunikasi tidak berjalan karena perbedaan bahasa. Kericuhan kemudian terjadi.
Pihak manajemen baru mengaku telah membuat pengaduan ke Polda Kalbar terkait dugaan penyerangan dan perusakan.
Situasi Terkini
Kapolsek Tumbang Titi, Iptu Made Adyana, menyatakan situasi di lokasi sudah kondusif sejak hari kejadian. TNI, kepolisian, dan Imigrasi masih melakukan pendalaman terkait motif penyerangan, legalitas aktivitas drone, dan konflik manajemen PT SRM.
Hingga kini, belum ada laporan polisi resmi yang tercatat di Polres Ketapang terkait insiden tersebut.
