Harian Masyarakat – Pemerintah kembali menghadapi persoalan penyerapan anggaran. Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, dana kementerian dan lembaga yang tidak terpakai mencapai Rp 4,5 triliun dan dikembalikan ke kas negara. Nilai ini meningkat Rp 1 triliun dibandingkan posisi pertengahan November 2025 sebesar Rp 3,5 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan angka tersebut belum final. Masih ada kementerian dan lembaga yang mengembalikan anggaran, tetapi belum seluruhnya tercatat dalam rekapitulasi Kementerian Keuangan. Ia mengakui sejumlah instansi tidak mampu merealisasikan belanja sesuai pagu yang telah ditetapkan.
Purbaya menegaskan pengembalian anggaran bukan hal baru. Setiap tahun selalu ada sisa belanja karena tidak ada kementerian atau lembaga yang mampu menyerap anggaran secara penuh. Rata-rata realisasi belanja hanya berada di kisaran 90 persen.
Presiden Prabowo Subianto menilai lambannya penyerapan anggaran berdampak pada tertahannya pelaksanaan program pemerintah.
Ia menyoroti kinerja kementerian dan lembaga yang bergerak lambat serta regulasi yang menghambat realisasi belanja. Pemerintah membentuk Satgas Percepatan Program Strategis untuk mengawasi belanja hingga ke tingkat daerah.
Hingga pertengahan Desember 2025, proses pencatatan pengembalian anggaran masih berjalan. Pemerintah belum memastikan total akhir dana yang kembali ke kas negara sebelum tahun anggaran ditutup.
